Janji Kinerja 2022 Kemenkumham Sumbar, Tingkatkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Terhadap Masyarakat

Janji Kinerja 2022 Kemenkumham Sumbar Tingkatkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Terhadap Masyarakat

Covesia.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas di tahun 2022, Kamis (13/1/2022).

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar R Andika Dwi Prasetya dalam kesempatan tersebut menjelaskan agenda hari ini telah menjadi agenda rutin dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh wilayah Indonesia.

"Deklarasi janji kinerja 2022 ini, untuk meningkatkan kinerja Kemenkumham semakin pasti dan berakhlak, mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan organisasi struktural," sebut Andika.

Lebih lanjut, R Andika Dwi Prasetya menjelaskan dalam kegiatan ini, seluruh karyawan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Barat dapat melaksanakan perjanjian kerja yang telah ditentukan.

"Dalam hal ini kita juga melaksanakan janji mencapai target kerja yang telah di tetapkan selama 2022 ini," tambahnya.

Selain itu, R Andika Dwi Prasetya menjelaskan juga, penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas di tahun 2022, bersama Ombudsman, dan Kejaksaan bertujuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat sesuai SOP yang telah ditetapkan.

"Tugas dan fungsi terhadap masyarakat harus berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menutup peluang korupsi, tidak ada pungli sehingga seluruh karyawan bekerja secara profesional, ikhlas dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," paparnya.

R Andika Dwi Prasetya mengingatkan, sanksi menunggu jika terjadi pelanggaran dilakukan oleh karyawan Kanwil Kemenkumham jika terbukti melanggar.

"Sanksi tegas akan menunggu jika terjadi pelanggaran baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Hukuman berat dengan memberikan sanksi hukum tentu akan diberikan kepada karyawan yang secara jelas melakukan pelanggaran hukum," tegasnya.

(don)

Berita Terkait

Baca Juga