Soal Kawasan Hutan Lindung, Walinagari Salareh Aia Diminta Tindaklanjuti TORA yang Diajukan Tahun 2019

Soal Kawasan Hutan Lindung Walinagari Salareh Aia Diminta Tindaklanjuti TORA yang Diajukan Tahun 2019 Wabup Agam Irwan Fikri Saat Bersilaturahmi Dengan Masyarakat Maua Hilia Minggu (23/1/2022).

Covesia.com - Terkait status daerah Maua Hilia masuk ke dalam kawasan hutan lindung, Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri meminta wali nagari setempat menindaklanjuti Target Objek Reformasi Agraria (Tora) yang sudah diajukan tahun 2019.

"Ini untuk memastikan sejauh mana proses pinjam pakai dan pemutihan lahan," ujarnya saat menghadiri syukuran di daerah setempat, Minggu (23/1/2022).

Ia menginginkan pemerintah nagari untuk proaktif melakukan komunikasi dengan semua pihak dalam membangun daerah, baik ke tingkat kecamatan, kepala dinas, DPRD dan kepala daerah.

"Lakukan komunikasi jauh-jauh hari, agar bisa dianggarkan pada tiga sumber anggaran baik di dana desa, APBD dan lainnya. Khusus pendidikan sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia," katanya.

Sementara, Niniak Mamak Maua Hilia, Remaldi Dt Tumbi Dirajo menjelaskan, dalam sejarahnya, Maua Hilia merupakan salah satu kampung tertua di Kabupaten Agam namun tertinggal dalam soal pembangunan. Maua Hilia merupakan perlintasan para pedagang dari Agam menuju Pasaman.

Kondisi tersebut mulai berubah saat pembangunan jalan provinsi dari Matur menuju Pasaman, serta akses transportasi lintas Sumatera. Para pedagang yang sebelumnya melewati daerah setempat mulai memilih akses transportasi yang lebih memadai.

Kondisi tersebut di perparah dengan masuknya Maua Hilia sebagai kawasan hutan lindung, sehingga pembangunan dari pemerintah sulit dilaksanakan.

Dikatakan Dt Tumbi Dirajo, tidak adanya akses transportasi yang layak berdampak kepada kehidupan masyarakat di Maua Hilia, seperti masalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Secara garis besar, masyarakat Maua Hilia bekerja sebagai petani dan berkebun, dengan padi, sawit dan pinang sebagai komoditi utama. Buruknya jalur transportasi membuat harga beli dari tengkulak jauh dari harga yang ditetapkan.

Selain itu, jika hari hujan, guru-guru yang mengajar di SD 21 Kayu pasak merasa kesulitan untuk datang ke sekolah. Hal itu disebabkan jalanan yang licin dan sangat berbahaya jika dilintasi. 

"Jika hari hujan murid-murid libur sekolah dengan alasan guru tidak datang," katanya.

Kesulitan yang dirasakan masyarakat tidak sampai di situ saja. Tidak adanya fasilitas kesehatan yang memadai di daerah setempat, membuat warga harus menempuh jarak puluhan kilometer menuju Puskesmas.

"Jika ada yang sakit keras dan harus mendapatkan perawatan medis, terpaksa harus menggunakan motor. Jika sudah hujan terpaksa ditandu. Bahkan banyak juga yang mengehembuskan napas terakhir sebelum sampai ke Puskesmas," terangnya.

Kesulitan juga dirasa masyarakat saat akan mengurus surat-surat kependudukan ke pusat pemerintahan. Jika dihitung, penduduk yang tinggal di Maua Hilia mencapai 500 orang, namun belum seluruhnya yang terdata. 

"Tercatat di Maua Hilia hanya 136 KK. banyak masih yang belum terdata dan memiliki KK," imbuhnya.

Walinagari Salareh Aia, Iron Maria Edi mengatakan, pada 2019 silam pihaknya sudah mengusulkan kawasan Maua Hilia dan Maua Mudiak ke dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora). Bahkan, tim sudah melakukan survey pengecekan titik koordinat dan sudah dikeluarkan berita acara namun hingga hari ini belum keputusan dari pemerintah provinsi. 

"Hampir 75 persen Maua Hilia Masuk Kawasan Hutan Lindung, sehingga tidak bisa dilaksanakan pembangunan fisik baik dari dana nagari, APBD Maupun APBN," imbuhnya.

Sebelumnya, pernah ada program TMMD yang rencananya akan dilaksanakan di kawasan setempat namun karena terkendala hutan lindung terpaksa digeser ke tempat lain. 

"Dari jalan provinsi akses lalu lintas ke Maua Hilia sekitar 5 Km seluruhnya dalam kondisi rusak. Kita berharap ini bisa jadi perhatian kita bersama," tutupnya.

(jhn/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga