Konflik Agraria Marak di Sumbar, Komnas HAM Minta Pemprov dan Pemda Buat Mekanisme Khusus

Konflik Agraria Marak di Sumbar Komnas HAM Minta Pemprov dan Pemda  Buat Mekanisme Khusus (Foto: Periyadi Saputra/Covesia)

Covesia.com - Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM RI, Ahmad Taufan Damanik menilik banyaknya kasus konflik agraria di Sumatra Barat (Sumbar).

Berdasarkan catatan Komnas HAM, terdapat 82 laporan pengaduan yang diterima dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Sumatera Barat (Sumbar), umumnya terkait dengan kasus konflik agraria.

“Banyaknya laporan konflik agraria yang kami terima berkaitan dengan perkebunan, tambang, dan sebagainya,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Jumat (13/5/22).

Menanggapi hal tersebut, Taufan telah bertemu dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah untuk membahas penyelesaian kasus-kasus agraria yang sering terjadi di Sumbar, Kamis (12/5/22) kemarin.

Taufan menawarkan bantuan dari Komnas HAM kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengenai mekanisme penyelesaian kasus-kasus tersebut.

“Kemarin saya bertemu Gubernur, saya tawarkan bagaimana mekanisme Komnas HAM membantu Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota untuk membuat penyelesaian kasus, terutama dengan cara mediasi,” papar Taufan.

Jelas Taufan, mediasi merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam penyelesaian konflik agraria. Selain itu mediasi juga dapat mencegah timbulnya kekerasan.

“Biasanya konflik agraria diikuti dengan kekerasan, misalnya

saat konflik pengusuran, warga melawan aparat, timbul perkelahian, akhirnya terjadi kekerasan terhadap warga," tutur Taufan.

Namun, sambung Taufan, mediasi juga tidak tertutup kemungkinan untuk kekerasan antara dua kelompok warga yang pro-kontra sehingga menyebabkan ada yang meninggal dunia.

“Pendekatan mediasi biasanya efektif mencegah kekerasan, karena mereka kita ajak diskusi bersama. Walaupun kasusnya tidak bisa selesai dalam waktu singkat," lanjutnya.

Gubernur Sumbar juga menyetujui saran yang diberikan Komnas HAM tersebut. Nantinya, sambung Taufan, Pemprov Sumbar akan mengundang perwakilan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas saran Komnas HAM.

Taufan berharap mekanisme tersebut dapat membantu pihak terkait apabila kasus serupa terulang kembali.

(Pariyadi Saputra)

Berita Terkait

Baca Juga