Sumbar Keluarkan Edaran Larangan Jual Beli Hewan Ternak di Wilayah Wabah PMK

Sumbar Keluarkan Edaran Larangan Jual Beli Hewan Ternak di Wilayah Wabah PMK Ilustrasi - pemeriksaan sapi dari penyakit mulut dan kuku (PMK)

Covesia.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengenai pengendalian dan penanggulangan wabah di Sumbar, tertanggal 12 Mei 2022.

Dalam SE tersebut, tertuang larangan kegiatan jual beli hewan ternak dari wilayah yang sedang atau diduga terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Larangan ini sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur dan Kabupaten Tamiang, Aceh, sebagai daerah wabah PMK oleh Menteri Pertanian RI.

Salah satu upaya Pemprov dalam mengantisipasinya yaitu meminta bupati/wali kota di Sumbar untuk melarang kegiatan jual beli hewan ternak dari wilayah wabah PMK.

"Melarang pemasukan/perdagangan/jual beli ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, dan domba) dan babi dari wilayah wabah yang sedang ada kasus atau dugaan PMK,” ujar Mahyeldi ditulis Sabtu (14/5/2022).

Bupati/wali kota di Sumbar juga diminta untuk menghentikan sementara kegiatan peningkatan populasi ternak ruminansia yang meningkatkan resiko penyakit dari ternak yang didatangkan dari luar daerah.

Mahyeldi juga memerintahkan bupati/wali kota membentuk gugus tugas wabah PMK sesuai kewenangannya dengan melibatkan instansi, akademisi, pakar, atau pihak lainnya.

Pemprov Sumbar juga turut melakukan pengendalian dan pembatasan lalu lintas ternak ruminansia dan babi dari luar daerah. Ternak yang datang harus melalui karantina yang ketat dan tervalidasi.

“Ternak dari luar daerah harus memiliki surat keterangan asal dan sertifikat veteriner yang tervalidasi di ISIKHNAS,” jelas Mahyeldi. (*)

Berita Terkait

Baca Juga