Pariwara

Investasi 10 Kali Lipat Dibanding Sumbar, Komisi III DPRD Sumbar Kunjungan Kerja ke DPMPTSP Riau

Investasi 10 Kali Lipat Dibanding Sumbar Komisi III DPRD Sumbar Kunjungan Kerja ke DPMPTSP Riau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Selasa-Jumat (17-20/5/2022).

Covesia.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Selasa-Jumat (17-20/5/2022).

Ketua Komisi III, Ali Tanjung menjelaskan DPMPTSP Riau berhasil menarik banyak investor ke daerahnya. Bahkan hampir 10 kali lipat dibanding target Sumatera Barat. 

"Sumbar hanya memiliki target Rp7 Triliun, sementara Riau targetnya Rp60 Triliun. Dari hasil kunjungan kerja di bulan ini Riau sudah capai 23 triliun," ungkap Ali saat dihubungi Covesia.com, Kamis (19/5/2022). 


Ia mengatakan, DPRD Sumbar khususnya komisi III ingin mengetahui, apa kebijakan yang diambil oleh provinsi Riau sehingga investasinya begitu besar. 

"Di studi banding ini kita juga mengikutsertakan dinas terkait, Kepala Dinas DPMPTSP Sumbar, Adib Alfikri, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Maswar Dedi dan perwakilan Bank Nagari. 

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat sinergitas dan kolaborasi antara dinas di Sumbar hingga menghasilkan investasi besar. 


"Kita juga lihat bahwa Riau memberikan 'reward' untuk DPMPTSP kabupaten/kota yang berhasil menarik investor. Jadi ada persaingan yang sehat," ujarnya. 

Kemudian, kebijakan lain yang memperbanyak tambahan investor adalah perusahaan besar di Riau tidak boleh menyewa harus memiliki tempat sendiri. Dengan demikian bertambah investasi di Riau yang modal kerja dan harta tak bergerak di Riau. 


Kemudian, sinergi DPMPTSP dengan Badan Pendapatan Daerah juga menambah investasi. Semakin banyak perizin berusaha menjadi pendapatan bagi provinsi Riau. "Mereka tak perlu kerja dua kali. Hal itu menambah PAD." 

Dia melanjutkan, kemudian mereka menerapkan Mapping daerahnya prastudi kelayakan, mendekati kenyataan yang ada. 

"Orang yang mau investasi di Riau dijelaskan mau bidang apa. Investor tidak perlu mencari cari lagi. Misalkan, kalau di Sumbar komoditi gambir ada di 50 Kota dan Pessel. Sawit misalnya di sini, di sini, selama ini kita belum ada data yang lengkap tentang itu," jelasnya. 


Dengan adanya studi komparatif ini, dia berharap investasi di atau pendapatan provinsi di Sumbar lebih besar, baik itu investasi di luar dan dalam negeri.

"Hidup harus maju terus, jangan stagnan. Kita cuma Rp7 triliun, tapi Riau targetnya Rp60 triliun. Itu hampir seperti langit dan bumi," ujarnya. 


Sebaiknya, OPD terkait dan Bank Nagari, bersinergi dan koordinasi terwujud agar jelas investasi di Sumbar dan semakin bertambah. Kalau mereka 50 kita 40, tidak masalah tapi nyatanya jauh. Jangan orang terhambat berinvestasi di Sumbar. 

"Studi komparatif kali ini kita fokus pada daerah yang prestasinya lebih tinggi dari kita. Tidak mungkin ke provinsi yang hasil investasinya lebih kecil," jelasnya.

Kemudian, Anggota Komisi III, Zarfi Deson mengatakan, persoalan investasi di Sumbar masih perihal tanah ulayat yang menjadi momok investor. 


Meski pemerintah telah mempermudah akses perizinan, namun saat eksekusi terbentur pada lahan. Sementara, Provinsi Riau banyak memberikan kemudahan untuk berkembangnya investasi.

“Ketika para investor banyak mengurus perizinan tentu berdampak pada PAD daerah, sehingga ada potensi lain yang menjadi sumber penambahan keuangan daerah,” ucap Zarfri.


Sementara itu, Sekertaris DPMPTSP Provinsi Riau, Mailiandri menyebutkan nilai investasi di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Dari target Rp60,46 triliun di tahun 2022, realisasi di triwulan pertama sudah di atas 50 persen atau sekitar Rp23,7 triliun.

Target investasi setiap tahun tercapai bahkan melebihi. Untuk tahun 2022 ini saja, baru triwulan pertama sudah hampir 50 persen (Rp23,7 triliun) dari target investasi.


“Atas capaian itu, gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat Riau bersama-sama menjaga kondisi dan situasi di Bumi Lancang Kuning agar selalu kondusif,” jelasnya.

Menurut dia, kalau kondusif, investor pasti merasa nyaman. Apalagi pihaknya juga memberikan kemudahan birokrasi bagi para investor.  

Berita Terkait

Baca Juga