Mahyeldi Sebut Korupsi Hambat Program Pemerintah, Ini Langkah Pencegahan yang Dilakukan

Mahyeldi Sebut Korupsi Hambat Program Pemerintah Ini Langkah Pencegahan yang Dilakukan Sumber: istimewa

Covesia.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan tindak pidana korupsi di lingkungan kantor pemerintahan, dapat menghambat program-program pemerintah. Korupsi juga memberikan dampak yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. 

Tak ayal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melakukan upaya pencegahan korupsi. Antaranya, peningkatan transparansi, akuntabilitas, penyederhanaan proses kerja, yang didukung dengan  penggunaaan teknologi digital. 

"Sinergitas sangat  penting dalam pencegahan korupsi. Selain itu, penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga perlu dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Se-Provinsi Sumbar Tahun 2022, di Auditorium Gubernuran, ditulis Rabu (22/6/2022).

Dia berharap upaya pencegahan korupsi bukan hanya slogan semata. Pemangku kepentingan juga ikut andil dalam membangun sebuah integritas, kejujuran, dan terus membangun sistem yang bisa mendeteksi sejak dini terhadap perlakuan koruptif yang dilakukan oleh siapapun. 

Mahyeldi mengungkapkan pada tahun 2021 Pemprov Sumbar memperoleh nilai capaian Monitoring Center Of Prevention (MCP) sebesar 85 persen dengan nilai rata rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 73 persen dari total nilai capaian nasional sebesar 71 persen. 

Hal tersebut menjadikan Sumatera Barat meraih peringkat ketiga penghargaan dalam kategori MCP tertinggi ketiga dengan skor nilai MCP sebesar 84,93 persen tahun 2021.

Seperti yang diketahui  MCP merupakan pelaksanaan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan Supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional.

Berita Terkait

Baca Juga