Bersama LKAAM, Polda Sumbar Sepakat Wujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan secara Restorative Justice

Bersama LKAAM Polda Sumbar Sepakat Wujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan secara Restorative Justice Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH (Foto: dok. Covesia)

Covesia.com - Dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan secara Restorative Justice di Provinsi Sumbar, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menggelar Fokus Group Discussion (FGD), Selasa (28/6/2022).

Dalam FGD ini dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar, guru besar hukum pidana dari Unand, akademisi dari Unes, Gebu Minang, para Kabag Binops (Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditnarkoba, Ditpolairud), Kasat Reskrim dan Kasat Binmas Polres sejajaran Polda Sumbar, serta Ketua LKAAM Kabupaten Kota se Sumbar.

Diawal sambutannya, sebagai tuan rumah Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa P, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadirannya kepada narasumber dan akademisi untuk mengisi dan melengkapi butir-butir atau Pasal-pasal dalam pelaksanaan FGD yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Sumbar dengan LKAAM terkait masalah restorasi justice di Sumbar.

Ia menerangkan, Adat Minangkabau memiliki wewenang untuk menghukum secara adat. Suku bangsa minang betul-betul memegang teguh nilai-nilai luhur budaya yang berlaku berinteraksi di dalam sosial masyarakat. 

"Itu yang menjadi landasan saya dalam perhitungan saya untuk mengangkat kembali nilai-nilai luhur budaya dan adat minangkabau untuk masuk di dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang sifatnya non vokasi," ungkap Kapolda. 

Kemudian kata Kapolda Sumbar, dirinya mengawali silaturahmi kepada Ketua LKAAM Sumbar yang baru dan membicarakan tentang hal tersebut, sehingga lahirnya MoU antara LKAAM Provinsi Sumbar dengan Polda Sumbar tentang penyelesaian masalah terkait restorative justice. 

"Ketika PKS itu sudah menjadi konsensus  kita bersama, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita taati sebaik-baiknya. Jangan ada lagi pertengkaran, perkelahian akibat dari PKS kita harus mampu tunduk, patuh dan sama-sama kita laksanakan," terangnya. 

Lanjut Kapolda, Restorative Justice konsepnya adalah mengembalikan suatu keadaan sengketa itu kepada kondisi semula. "Jadi yang berperan disitu adalah korban, kemudian pelaku, juga bisa masyarakat lain yang memediasi," sebutnya. 

Sebagai informasi katanya, bahwa Restorative justice di lingkungan Polri telah dilaksanakan sejak bergulirnya Perpol nomor 8 tahun 2021. Pihaknya pun juga sudah mengimplementasikannya di lapangan.

"Catatan saya di tahun 2021 jumlah total kasus (crime total) 5.585, yang telah diselesaikan secara restorative justice itu 1.011. Di tahun 2022 ini terjadi crime total 

2.257, dan yang sudah dilakukan secara restoratif itu sebanyak 257," kata Kapolda.

Irjen Pol Teddy Minahasa berharap, pada momentum FGD ini masukan, saran, ide cemerlang, pemikiran strategis dan sebagainya dari berbagai kajian atau perspektif keilmuan untuk memperkaya perjanjian kerjasama yang akan di lakukan antara Polda dengan LKAAM.

(*/don)

Berita Terkait

Baca Juga