KPU Sumbar Gandeng Media Sosialisasikan Tahapan Pemilu 2024

KPU Sumbar Gandeng Media Sosialisasikan Tahapan Pemilu 2024 Temu Media bersama KPU Sumbar dalam sosialisasi Pemilu serentak 2024 yang akan datang, Selasa (28/6/2022)

Covesia.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai melakukan persiapan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang mana sebelumnya telah dilaunching serentak pada 14 Juni 2022, kemarin.

Menanggapi hal tersebut, dalam melakukan sosialisasi terhadap pemilihan serentak yang akan dilakukan KPU Sumbar, salah satunya dengan menggandeng sejumlah Media Massa yang ada di Sumbar.

Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani, mengatakan terkait  kesiapan KPU Sumbar pihaknya sudah siap untuk melaksanakan Pemilu serentak tahun 2024, maka perlu disosialisasikan pada masyarakat melalui berbagai media, sehingga opini baik dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu 2024 mendatang semakin meningkat.

“Kami memahami, sebagai pilar ke-4 Media merupakan salah satu yang utama untuk bisa memotivasi masyarakat dalam mengikuti pemilu 2024 mendatang, dan sebagai pembentuk opini positif terhadap semua tahapan yang ada,” ungkap Yanuk, dihadapan sejumlah wartawan di Kota Padang dalam kegiatan Temu Media, Selasa (28/6/2022).

Ditambahkan Yanuk, selama ini media juga sudah melakukan kerjasama yang baik dengan KPU, sehingga selama ini tahapan dan pelaksanaan menjadi baik, khususnya pada pemilu tahun 2019 lalu.

Sementara itu Kordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Izwaryani mengatakan, dimana pemilu Presiden serta Legislatif mendatang sudah dipastikan pada 14 Februari 2024, berdasarkan keputusan KPU RI nomor 3 tahun 2022.

“Kalau kemarin masih ada gonjang-ganjing pelaksanaan pemilu, maka melalui keputusan KPU RI sudah dipastikan tanggal 14 Februari 2024, dan semua tahapan sudah mulai kita lakukan, termasuk melakukan sosialisasi pada masyarakat,” sebut Izwaryani.

Ditambahkannya, dalam sosialisasi sangat perlu bantuan berbagai pihak, termasuk Media agar masyarakat bisa mempergunakan haknya dalam pemilu mendatang, melalui edukasi yang baik.

“Kami juga tidak keberatan untuk dikoreksi, asalkan hasrat memilih masyarakat jangan sampai menurun, sehingga partisipasi tetap tinggi, dengan cara mendorongnya sehingga kualitasnya juga terbangun,” ungkapnya.

Lebih lanjut Izwaryani mengatakan, pemilih merupakan raja, sebagai pemegang kedaulatan, sehingga perlu untuk diajak mempergunakan semua hak dalam memilih pemimpin yakni Presiden dan wakil mereka di DPR-RI, DPRD, dan DPD-RI.

"Kalau kita lihat pada pemilu 2019, tampaknya kualitas masyarakat sudah mulai meningkat, terbukti ketika ada yang membagikan uang namun tidak memiliki suara, membuktikan kalau masyarakat mau menerima namun tidak merubah pilihan mereka," kata dia.

“Jadi harapan kita kedepan masyarakat memiliki pendirian dalam memilih pemimpin serta wakil-wakilnya, dan mengabaikan semua pengaruh, termasuk politik uang,” imbuhnya.

(*/don)


Berita Terkait

Baca Juga