DPRD Pessel Apresiasi Pemeerintah Daerah Atas Capaian WTP 9 Kali Berturut-turut

DPRD Pessel Apresiasi Pemeerintah Daerah Atas Capaian WTP 9 Kali Berturutturut

Covesia.com--Sembilan Fraksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi kinerja pemerintah daerah setempat, atas keberhasilan meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali berturut-turut. 

Apresiasi tersebut disampaikan oleh sebulan fraksi dewan pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum, terhadap nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan hari Senin (27/6/2022). 

Terhadap capaian itu, kesembilan fraksi dewan sepakat dan meminta pemerintah daerah Pesisir Selatan, untuk terus mempertahankannya dan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan dengan baik.

"Prinsip kehati-hatian dan kecermatan sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran,"kata Juru Bicara Fraksi PKS, Pardis, membacakan pandangan umum fraksi, Senin 27 Juni 2022.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh fraksi Demokrat, pihaknya mengapresiasi capaian WTP oleh pemerintah daerah, dan mereka meminta pemerintah daerah bisa mempertahankan capaian tersebut. 

Artinya, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD Tahun Anggran 2021 sudah mengacu pada peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan. 

"Kita dari fraksi Demokrat meminta adanya evaluasi terhadap pendapatan daerah. Dimana berdasarkan pengamatan kami, terdapat kekurangan Realisasi sebesar 3,18% dari target. Jadi, ini menandakan masih 

adanya pos-pos yang belum mencapai target, oleh sebab itu kami berharap, 

mohon penjelasan post-post posisi yang mana belum mencapai target,"ucap Hanafi Herman dari Fraksi Demokrat. 

Selain itu, apresiasi juga disampaikan oleh fraksi Golkar dan Bintang Karya Bangsa (PBB, PKB dan Berkarya), PAN, Nasdem, PDI, Persatuan Pembangunan Indonesia (PPP dan Perindo), dan Gerindra. 

Sementara itu, masing-masing fraksi juga memberikan masukannya terkait penyampaian nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Antaranya soal peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, soal peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik, dengan harapan, agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan.

(ind)

Berita Terkait

Baca Juga