Pemkab Solok Selatan Dinilai Nakal, Perwakilan Tenaga Honorer Datangi LBH Padang

Pemkab Solok Selatan Dinilai Nakal Perwakilan Tenaga Honorer Datangi LBH Padang Dua orang perwakilan tenaga honorer yang di rumahkan oleh Pemkab Solok Selatan, saat mengadukan nasibnya ke LBH Padang, Selasa (20/9/2022)(Foto: Covesia-Lisa)

Covesia.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan (Solsel) dinilai nakal dalam pendataan tenaga honorer di daerah tersebut. Pendataan tenaga honorer itu sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Surat edaran MenPAN-RB tersebut tertuang dalam surat Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang pendataan tenaga honorer (Non ASN) di lingkungan instansi pemerintah seluruh Indonesia yang diterbitkan pada 22 Juli 2022 lalu. Kendati demikian, surat edaran MenPAN-RB tersebut, di Pemkab Solsel dinilai nakal, pasalnya, tenaga honorer di daerah itu sudah di rumahkan hampir setahun dan hingga kini menagih hak mereka agar didata sesuai surat edaran itu, namun pendataan tidak kunjung merata. 

Hal tersebut disampaikan perwakilan tenaga honorer Solsel, Dewi Harianti, pada jumpa pers di LBH Padang, Selasa (20/9/2022). Ia katakan, kehadirannya di LBH Padang merupakan perwakilan dari tenaga honorer Non ASN dari Solsel yang telah dirumahkan sejak 21 Desember 2021 lalu oleh Bupati Solsel.

"Saya di sini mewakili lebih kurang seribu lebih tenaga honorer non ASN dari Solsel yang belum terdata sesuai Surat edaran MenPAN-RB. Hampir satu tahun kami dirumahkan oleh bupati Solok Selatan tanpa surat, tanpa teguran hingga sekarang nasib kami belum jelas bagaimana ke depannya dan kami di sini meminta bantuan dari LBH agar kami juga didata sesuai dengan Surat edaran MenPAN-RB agar bisa mengikuti ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," tuturnya. 

Lanjutnya, dalam surat tersebut, untuk diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dengan syarat telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. 

Kemudian berusia paling rendah 20 tahun, serta tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021, dan kami yang dirumahkan ini telah bisa didata sesuai ketentuan dalam surat edaran tersebut, namun hingga kini belum ada. 

"Kenyataannya, hingga kini kami tak kunjung didata oleh Pemkab Solok Selatan. Sementara itu pada Senin, (19/9/2022) kemarin sebagian tenaga honorer yang masih aktif telah didata, sementara tenaga honorer yang direkrut dari tenaga kontrak daerah belum didata sama sekali," ujarnya yang telah 17 tahun bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  Solsel dengan nominal gaji yang diterima Rp900.000 per bulan. 

Senada dengan Dewi Harianti, Mice Yoswita dari RSUD Solsel juga mengatakan hal yang sama, katanya, Pemkab Solsel mestinya memfasilitasi semua tenaga honorer untuk didata sesuai dengan edaran MenPAN-RB tersebut agar kami bisa mengikuti ujian namun hingga kini belum.

Selain ke LBH, kami juga telah melapor ke Ombudsman, DPRD Solsel hingga telah melakukan juga orasi di depan kantor Bupati Solsel pada 5 September kemarin, namun tidak kunjung membuahkan hasil. Kami yang dirumahkan ini juga telah memenuhi syarat untuk didata, dan kami berharap Pemkab Solsel mendata kami secara transparan," sebutnya yang telah menjadi tenaga honorer selama 11 tahun.

Respon LBH Padang

Sementara itu Direktur LBH Padang, Indira Suryani mengatakan, terkait permasalahan ini, kami dari LBH telah menyurati Bupati Solok Selatan hingga MenPAN-RB, namun belum menemukan titik terang. 

"Sejauh ini kami menilai, orang-orang yang telah didata sesuai surat MenPAN-RB dicurigai adanya dugaan relasi politik di dalamnya. Kami berharap jangan sampai surat MenPAN-RB tersebut membuat sebagian teman-teman honorer terzolimi, apalagi yang sudah lama mengabdi untuk Solsel. Kami meminta buka ruang bagi mereka agar bisa mengikuti ujian," tuturnya. 

"Mestinya Bupati memfasilitasi semua tenaga honorer untuk didata sesuai dengan surat edaran MenPAN-RB itu, jangan ada sikap yang tertutupi dan mereka mengikuti ujian tersebut tanpa adanya diskriminasi dan kecurangan, selain itu LBH juga berharap agar MenPAN-RB untuk bersikap tegas terhadap pemda yang bersifat nakal dalam hal ini," imbuhnya.

(lsa)


Berita Terkait

Baca Juga