Dugaan Pelecehan Seksual di UIN IB, Iluni: Rektor Harus Segera Bentuk Satgas PPKS

Dugaan Pelecehan Seksual di UIN IB Iluni Rektor Harus Segera Bentuk Satgas PPKS Gedung Rektorat UIN IB Padang (Foto: dok. Covesia/Lisa)

Covesia.com - Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang diterpa isu dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen ke mahasiswi, terkait hal itu Iluni minta rektor segera bentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan kampus.

Hal itu disampaikan Ketua Biro Kajian dan Advokasi Ikatan Alumni (Iluni) UIN IB Padang Adel Wahidi, katanya, dugaan pelecehan seksual yang diungkapkan oleh Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Padang perlu mendapatkan penanganan yang cepat dan serius dari Rektor.

Sambungnya, terkait permasalah pelecehan ini, Rektor dapat mempedomani Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dimana, lahirnya Permendikbud itu adalah hasil bacaan terhadap realitas bahwa kekerasan/pelecehan seksual di perguruan tinggi.

"Rektor harus segera membentuk Satgas PPKS secepat mungkin," katanya.

Adel Wahidi menilai, UIN IB lalai akan pembentukan Satgas PPKS, karena dua kampus negeri di Sumatera Barat telah ada. "UIN IB termasuk lambat dalam membentuk Satgas PPKS ini, karena dua kampus besar seperti UNAND dan UNP telah duluan membuat satgas tersebut," sambungnya.

Ia menilai, Satgas PPKS dapat membantu Rektor mengemban misi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, termasuk juga menindaklanjuti dan memeriksa laporan terkait adanya dugaan kekerasan ataupun pelecehan seksual.

Lanjutnya, Ia menilai ada relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa sehingga korban hingga kini masih bungkam atau belum berani untuk speak up.

Sambungnya, dalam pelecehan seksual ini, Rektor harus memberikan jaminan pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban. Harus ada jaminan identitas pelapor dan korban dirahasiakan.

"Kampus juga harus memberikan layanan konseling, layanan kesehatan dan bantuan hukum," katanya.

Diketahui, isu ini mencuat setelah ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Rektorat kampus pada Rabu, (23/11/2022) kemarin.

(ril/lsa)



Baca Juga