Nagari Kamang Hilia Ditetapkan Sebagai Desa Anti Korupsi dengan 9 Desa Lainnya

Nagari Kamang Hilia Ditetapkan Sebagai Desa Anti Korupsi dengan 9 Desa Lainnya

Covesia.com - Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat memenangkan predikat sebagai Desa Percontohan Desa Anti Korupsi tahun 2022 bersama sembilan desa lainnya di seluruh provinsi di Indonesia yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. 

"Semangat masyarakat Desa Kamang Hilia dalam mencegah dan memerangi tindak pidana korupsi dapat ditularkan dan menjadi percontohan bagi seluruh desa lainnya  yang ada di Sumatera Barat," ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat hadir pada kegiatan Launching Desa Anti Korupsi di Kecamatan Banyubiru. Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Selasa (29/11/2022).

Sementara itu, Wali Nagari Kamang Hilia Khudri Elhami sangat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada semua tim pemerintahan nagari  dan semua masyarakat Kamang Hilia atas semua usaha yang dilakukan sehingga mendapatkan predikat sebagai Desa Percontohan Desa Anti Korupsi.

Pembentukan Desa anti korupsi di Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan di tahun 2021 dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelaksanaaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh  adanya keprihatinan kejahatan korupsi yang sudah merambah sampai ke tingkat desa, padahal seharusnya Desa merupakan garda terdepan  dalam mencegah tindak pidana  korupsi. 

Oleh karena itu haruslah ada upaya nyata dari Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk  memerangi berbagai tindak pidana korupsi dalam berbagai sektor kehidupan termasuk di desa,  melalui upaya pendidikan anti korupsi dan pencegahan melalui  menanamkan nilai nilai  integritas dan anti korupsi.

KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya dilakukan oleh KPK sendiri, tetapi perlu adanya peran serta seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi termasuk masyarakat desa dalam melakukan tindakan pencegahan dan menanamkan nilai nilai anti korupsi dalam kehidupan masyarakat.

"Pemberantasan korupsi menjadi penting, karena tujuan negara kita tidak mungkin bisa diwujudkan, jika masih ada korupsi, ungkap Ketua KPK RI  Komjen (Purn) Firli Bahuri.

Untuk mendapatkan predikat Desa Anti Korupsi menurutnya bukanlah perkara yang mudah. Penilaian telah dilakukan langsung oleh KPK RI yang  dimulai dari Februari - November tahun 2022 melalui empat tahapan.

Pertama, tahap observasi yaitu pengecekan dan memilih desa  yang akan masuk proyek desa percontohan desa anti korupsi, yang dilaksanakan dari Februari-April 2022. 

(ril) 


Baca Juga