Banjir Masih Menggenang Saat Hujan Turun, Anggota DPRD Padang Ini Pertanyakan Kinerja Dinas PUPR

Banjir Masih Menggenang Saat Hujan Turun Anggota DPRD Padang Ini Pertanyakan Kinerja Dinas PUPR Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Faisal Nasir

Covesia.com - Banjir yang melanda Kota Padang kemaren menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, pasalnya belakangan ini banyak perbaikan drainase yang telah dilakukan namun banjir tetap masih ada saat curah hujan tinggi.

Menanggapi hal demikian, Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Faisal Nasir mempertanyakan kinerja Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Padang dalam penanganan banjir di Kota Padang.

"Saya mempertanyakan kinerja dari Dinas PUPR Kota Padang. Uang telah habis ratusan milyar untuk mencegah banjir terjadi lagi di Kota Padang,  tetapi banjir tetap ada," ucapnya saat ditemui covesia.com Selasa (24/1/2023)

Lebih lanjut,  Faisal Nasir menjelaskan seharusnya Dinas PUPR melakukan kontrol terhadap proyek - proyek drainase yang telah dilakukan.

"Kita lihat sendiri, seperti di Jalan Jhoni Anwar, sudah di perbaiki, tetapi tetap banjir. Terkadang sebelum di perbaiki tidak ada banjir, setelah di perbaiki timbul banjir seperti di daerah Pengambiran," jelasnya.

Faisal Nasir memaparkan, seharusnya Dinas PUPR Kota Padang melihat hasil akhir dari pengerjaan proyek pengendalian banjir yang telah di buat.

"Seperti di Siteba, yang menjadi penyebab terjadinya banjir adalah papan bekas bekisting yang terlepas sehingga aliran air tidak jalan. Tentu warga menjadi komplain. Dinas PUPR harus memperhatikan hal-hal seperti itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Faisal Nasir menyatakan pasar kaget menjadi salah satu penyumbang sampah terbanyak di Kota Padang.

"Saya melihat, pedagang yang berjualan di pasar kaget tersebut membuang sampah sembarangan. Terlihat, banyak sampah menumpuk di drainase dan terjadi penyumbatan sehingga menimbulkan banjir," ucapnya.

Faisal Nasir juga menyoroti tentang Peraturan Daerah (Perda) Sampah yang tidak berjalan dengan baik.

"Perda sampah tidak berjalan dengan baik, karena pemko Padang belum mampu menyiapkan kontainer sampah organik dan sampah anorganik. Jadi wajar saja Perda sampah tidak berjalan dengan baik. Selain itu, komitmen hukum dalam usaha menegakan perda kita masih lemah," tutupnya.

(adi)


Baca Juga