Bawaslu Pessel Tegaskan Wali Nagari Bisa Dipidana Jika Ikut Politik Praktis

Bawaslu Pessel Tegaskan Wali Nagari Bisa Dipidana Jika Ikut Politik Praktis Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Erman Wadison. (Indra Yen)

Covesia.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) Erman Wadison, menegaskan Wali Nagari di daerah tersebut tidak ikut dalam politik praktis pada Pilkada tahun ini, karena ada sanksi pidana. 

"Sanksinya jelas seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 189, sanksi pidana tersebut berlaku bagi wali nagari dan Paslon kepala daerah," sebutnya pada awak media, Senin (21/9/2020). 

Kendati demikian, bagi Paslon kepala daerah dilarang melibatkan Wali Nagari dan perangkatnya dalam berkampanye, sesuai Undang-Undang yang berlaku. 

"Jadi, jika melanggar sanksi pidana menanti bagi Wali Nagari beserta perangkatnya," tegasnya 

Ia menjelaskan, dimana terkait keterlibatan Wali Nagari pada Pilkada tahun ini, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pasal 188 Jo. Pasal 71. 

Menegaskan, kepala desa atau sebutan lain wali nagari dan lurah, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan (merugikan) salah satu Paslon. 

"Bagi yang melanggar akan di pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak Rp6.000.000," jelasnya 

Selain itu, dalam Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29, juga menegaskan bahwa wali nagari/kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. 

Kedapatan melanggar, maka sesuai ketentuan Pasal 30 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrasi tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati.

"Sangat diakui, Wali Nagari memiliki pengaruh besar dalam dunia politik. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki bisa saja dipergunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon,"ujarnya. 

Dengan demikian katanya lagi, pengalaman wali nagari akan menjadi perhitungan bagi pasangan calon untuk merebut suara masyarakat. 

"Sekali lagi, kita me-warning Wali Nagari agar lebih berhati-hati membuat keputusan dan tindakan. Jangan sampai tindakan bermuara pada persoalan pidana,"ujarnya lagi. 

Lanjutnya, terkai laporan jika ada Wali Nagari yang melarang aturan tersebut, dengan ikut dalam politik praktis. Bagi masyarakat, bisa melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu.

"Nanti akan di proses melalui Sentra Pengakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), yang terdiri dari Bawaslu, Penyidik Polri dan Jaksa,"pungkasnya

(idy)


Berita Terkait

Baca Juga