Perda AKB ''Masih'' di Kemendagri, Gubernur Sumbar Sebut Sanksi Belum Boleh Diterapkan

Perda AKB Masih di Kemendagri Gubernur Sumbar Sebut Sanksi Belum Boleh Diterapkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

Covesia.com - Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Sumatra Barat (Sumbar) saat ini masih diproses di Kemendagri. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, sebelum proses selesai, sanksi perda tersebut belum boleh diterapkan. Namun demikian secara prinsip Kemendagri sudah menyetujui Perda tersebut. 

"Hari ini saya belum cek lagi, mudah-mudahan sudah keluar, nanti saya kontak lagi, tapi secara prinsip sudah mendapatkam dukungan langsung oleh Pak Mendagri dan Pak Dirjen,” ungkap Irwan saat Rapat Paripurna di DPRD Sumbar, Senin (21/9/2020).

Lebih lanjut Irwan mengatakan untuk sosialisasi perda tersebut terus dilakukan bahkan di kabupaten dan kota. 

"Untuk sosialisasi sudah rapat dengan bupati, walikota, kepolisian, juga kejaksaan, kita membuat tim penegak hukum dan sosialisasinya," jelasnya.

Ditambahkan Irwan karena secara prinsip sudah disetujui maka secara konten Perda tersebut kemungkinan besar tidak akan ada perubahan.

"Untuk saat ini sanksi yang bisa diterapkan adalah sesuai dengan Pergub nomor 37 tahun 2020. Sedangkan kalau sanksi sesuai perda belum boleh dilaksanakan," imbuhnya. 

Sosialisasi perda ini berjalan terus di kabupaten kota, bahkan masyarakat sudah banyak yang tau.

"Banyak yang menggunakan masker karena takut dengan perda tersebut," ujarnya.

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga