Terkait Pencemaran Nama Baik, Iriadi Laporkan Oknum KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok ke Polda Sumbar

Terkait Pencemaran Nama Baik Iriadi Laporkan Oknum KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok ke Polda Sumbar Iriadi Dt Tumanggung (kiri) didampingi kuasa hukumnya saat membuat laporan di Ditreskrimsus Polda Sumbar, Jumat(16/10/2020)(Foto: Ist)

Covesia.com - Iriadi Dt Tumanggung yang dinyatakan gagal sebagai bakal calon Bupati Solok melapor ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar, karena Tidak terima dirinya tidak layak mengikuti tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (16/10/2020).

Didampingi dengan penasehat hukumnya, saat di ruang Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar ia melaporkan adanya dugaan pidana pencemaran nama baik dirinya pada media elektronik, dalam hal ini katanya dilakukan oleh oknum komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar yang mengeluarkan hasil kesehatan bahwa Iriadi tidak layak mengikuti kontestasi pesta demokrasi karena masalah jantung.

Sementara menurut Iriadi saat wawancara di Mapolda Sumbar mengatakan, bahwa dirinya tidak mengalami gangguan kesehatan apa pun seperti disebutkan lembaga itu. Ia menduga ada indikasi permainan yang secara sengaja menggagalkan dirinya untuk maju memimpin Kabupaten Solok lima tahun kedepan.

"Dalam keterangan dokter itu saya memakai alat bantu di jantung, tapi saya tegaskan itu tidak benar bahkan telah melakukan pengecekan ke Jakarta, ini merupakan sebuah penzaliman, dimana hasil dari tes kesehatan yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya," ungkapnya.

"Selain laporkan dugaan pidana, kami juga melaporkan dugaan keperdataan. Dugaan pidana berupa penyebaran berita terkait dirinya yang menderita penyakit jantung dan itu sama sekali tidak benar," katanya kepada sejumlah awak media, didampingi kuasa hukum Syaiwat Hamli dan Ganefri Indra Yanti.

Kemudian kata Iriadi, mereka pun mengukur kesehatan jantungnya dengan anak tangga, dimana ia dikatakan melewati dua anak tangga saja tidak mampu.

"Namun nyatanya ketika saya melapor ke sini (Polda-red) dua kali naik turun dengan 92 anak tangga dan saya mampu," ujar Iriadi.

Sedangkan laporan perdata, sambung Iriadi, bahwasanya selama menjalankan tahapan pencalonan, dirinya telah menghabiskan banyak biaya. Bahkan namanya sudah buruk se Indonesia.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk ke depan Iriadi akan juga melanjutkan laporan ke DKPP terkait usulan pelanggaran kode etik terhadap tiga orang anggota Bawaslu dan lima orang anggota KPU Kabupaten Solok.

“Selasa depan mudah-mudahan sudah masuk laporan kita ke DKPP pusat di Jakarta,” pungkasnya.

(don)

Berita Terkait

Baca Juga