Ratusan Mahasiswa Kembali Gelar Unjuk Rasa di DPRD Pasaman Barat

Ratusan Mahasiswa Kembali Gelar Unjuk Rasa di DPRD Pasaman Barat Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, kembali melakukan aksi unjuk rasa disekitar kantor DPRD setempat, yang dimulai sekira pukul 14.35 WIB, Kamis (22/10/2020) tadi. (Ist)

Covesia.com - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, kembali melakukan aksi unjuk rasa di sekitar kantor DPRD setempat, yang dimulai sekira pukul 14.35 WIB, Kamis (22/10/2020) tadi.

Ratusan Mahasiswa tersebut sengaja  mendatangi gedung parlemen setempat untuk menagih janji para wakil rakyat untuk mendukung menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dianggap akan menyengsarakan rakyat.

Sebelumnya mereka tetap menagih janji Ketua DPRD Pasaman Barat yang mana katanya Ketua DPRD akan memfasilitasi para mahasiswa untuk mendukung gerakan yang mereka lakukan.

Meski diaksi sebelumnya tuntutan mahasiswa untuk dukungan terhadap penolakan UU Ciptaker telah ditandatangani oleh sebanyak 23 dari 40 orang anggota DPRD Pasaman Barat.

Hingga berita ini diturunkan para mahasiswa mulai mendesak untuk memasuki gedung DPRD Pasaman Barat.

Aksi unjuk rasa ini langsung mendapat pengamanan ketat dari ratusan petugas keamanan dari TNI, Polri dan Sat Pol PP.

Sebelumnya para Mahasiswa pada waktu lalu telah menyampaikan orasi mereka dengan isi tuntutan.

1. Menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No. 15/2019 Bab II pasal 5 dan Bab XI pasal 96 tentang perubahan atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law, UU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi dan otonomi daerah.

3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan Amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati.

4. Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.

5. Menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing, serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas dan PHK sepihak.

6. Meminta DPRD bersama menyatakan sikap bersama mahasiswa mengenai penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

7. Meminta DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak kepada Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga