Hidayat Sebut NA-IC Komitmen Pelayanan Publik Terbuka dan Berbasis IT

Hidayat Sebut NAIC Komitmen Pelayanan Publik Terbuka dan Berbasis IT Sekretaris pemenangan NA-IC, Hidayat

Covesia.com - Ombudsman Perwakilan Sumbar menggelar diskusi dengan tema 'Menguji Visi Pelayanan Publik Calon Gubernur Sumbar'. Meskipun pasangan calon Nasrul Abit dan Indra Catri tak dapat hadir, namun diwakili oleh Hidayat, Sekretaris pemenangan NA-IC. 

"Pelayanan Publik akan dilakukan secara terbuka dan berbasis IT, apapun pelayanan yang diberikan. Jika kita terbuka tentu akan menimbulkan konfidensi bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan," ungkap Hidayat saat diskusi via zoom dengan Ombudsman, Selasa (27/10 2020).

Lebih lanjut kata Hidayat, bagi NA-IC tidak boleh seseorang lulus sesuatu karena kepentingan parpol dan komunitasnya. Tidak hanya berdasarkan tradisi tapi benar-benar profesionalitasnya. 

"Leadership dan managemen kepala daerah ini kita dorong, jangan pemimpin yang memberi contoh tak baik. Jika pelayanan publik transparan akan mendapat fit back dari masyarakat,"tambahnya.

Selain itu menanggapi permasalahan tanah ulayat kata Hidayat NA-IC mengurai itu dengan  menpercepat akselerasi. Dengan regulasi ini bagaimna pemilik ulayat mempercepat akselerasi pembangunan. Yang punya niat membangun Sumbar, ya mari bekerja sama. 

Sementara tentang Pendidikan karakter, kita pahami kewenangan provinsi yakni pada SMA/SMK & SLB. Ruang belajar, infrastructure dan tenaga pendidikan kita perhatikan. Mejadikan Sumbar Unggul ada poin yang disampaikan. Komitmen NA-IC sudah dimiliki untuk pelayanan publik ke masyarakat. "Harus ada sinergisitas Kabupaten Kota dan pusat," jelasnya. 

Musrembang ini harus kita evaluasi untuk efektifnya harus ada pokja dan dokumen yang konkrit bisa digunakan publik untuk mengontrol. Kita adakan tim percepatan pembangunan daerah yang terdiri dari masyarakat baik di rantau, ranah dan Kabupaten kota. 

"Provinsi harus ada roll model entitas pelayanan publik. Low inposmen penegakan hukum kepastian hukum untuk sampai. Seperti di negara maju orang takut akan hukum. Jadi harus ada contoh oleh pemimpinnya. Peningkatakan hukum bagaimana hukum menjadi panglima,"tutupnya. 

(lia)

Berita Terkait

Baca Juga