Disdikbud: Bantuan Subsidi Upah Bagi Tenaga Pendidik Non-PNS Bantu Proses Pendidikan di Masa Pandemi

Disdikbud Bantuan Subsidi Upah Bagi Tenaga Pendidik NonPNS Bantu Proses Pendidikan di Masa Pandemi Ilustrasi proses sekolah tatap muka di Bukittinggi

Covesia.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kementerian Keuangan meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Bantuan dengan total anggaran Rp3,6 triliun ini menyasar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Seperti halnya di Kota Bukittinggi, Sumbar, setidaknya ada 300 tenaga pendidikan Non-PNS yang menerima bantuan tersebut secara bertahap yang memiliki penghasilan dibawah Rp 5 juta perbulannya

Menurut keterangan Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan setempat, Melfi Abra, untuk data bagi tenaga pendidikan non-PNS yang menerima bantuan subsidi upah itu terdata di dinas sosial dan BPJS ketenagakerjaan

"Di masa pandemi Covid-19, bantuan subsidi upah ini tentu memberikan angin segar bagi tenaga pendidikan non-PNS. Apalagi untuk di Kota Bukittinggi saja selama kurang lebih 9 bulan ditiadakan sekolah tatap muka," ungkapnya, Sabtu (21/11/2020).

Meski tidak terlibat secara langsung terkait bantuan subsidi upah bagi tenaga pendidikan non-PNS, sambung Melfi Abra, namun setidaknya pemerintah peduli dengan nasib dunia pendidikan karena jika dibandingkan dengan jasa seorang guru tidak akan sebanding dengan upah yang diterima

Hal yang senada juga diutarakan Dr. Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud dalam Dialog Produktif bertema ‘Subsidi Upah Mendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS’ di Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (19/11/2020) lalu yang mengungkapkan guru-guru honorer juga salah satu yang terdampak Covid-19.

“Untuk guru-guru honorer kita juga mendapatkan subsidi, khususnya non-PNS, karena kita tahu persis bahwa masyarakat kita, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita saat ini sangat terdampak dengan Covid-19 ini,” ungkapnya. 

Bantuan Supsidi Upah (BSU) disalurkan kepada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Besaran yang diterima setiap PTK sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali. 

“Kami mengacu pada bantuan BSU yang ada di Disnaker. Bantuan yang diluncurkan tempo hari, 600 ribu per bulan. Tetapi kalau di Disnaker dikali 4 bulan, sehingga dapatnya 2,4 juta. Karena kita belakangan, dikali 3 bulan, makanya nilainya 1,8 juta,” terang Kahar.

Syarat PTK yang mendapat BSU sangat sederhana, Warga Negara Indonesia (WNI), berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu pra kerja sampai 1 Oktober 2020.  

“Sebenarnya tiga kelompok ini saja yang kami sasar. Setelah itu baru kami lihat secara administratif bahwa mereka ini terdaftar di Info GTK kemudian PDDikti,” ungkap pejabat Kemendikbud tersebut.

Sedangkan untuk penyaluran sudah dilaksanakan sejak tanggal 16 November. Syarat mencairkan dana juga sangat sederhana. Penerima bantuan cukup membawa KTP, NPWP (jika ada), mengunduh SK di info GTK atau PDDikti dan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Setelah melengkapi keseluruhan proses, penerima bantuan akan diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai Rp1,8 juta dipotong pajak hingga 30 Juni 2021.

“Data-data di kami mudah-mudahan valid. Apalagi kami setelah melakukan validasi dengan pemadanan data melalui BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kartu pra kerja, kami semakin yakin data-data kami gak ada double. Karena kita sudah sama-sama berkoordinasi di data yang ada,” ungkap Kahar. 

Dia juga menambahkan, Dinas Pendidikan setempat akan segera memperbaharui data jika ada calon penerima bantuan yang yang sesuai syarat tetapi belum terdaftar. “Tentu di kami melihat bahwa data tersebut sudah terdaftar di tanggal 30 Juli.Tapi kalau baru meng-input data tentu tidak,” tutupnya.

(deb)

Berita Terkait

Baca Juga