Bawaslu Kota Pariaman Rangkul Semua Elemen Tolak Politik Uang, Sara, Hoax dan Ujaran Kebencian

Bawaslu Kota Pariaman Rangkul Semua Elemen Tolak Politik Uang Sara Hoax dan Ujaran Kebencian Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan (Foto: Peri)

Covesia.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), mengadakan sosialisasi tolak politik uang, sara, hoax dan ujaran kebencian, bersama ormas, OKP, tokoh adat, dan agama se-kota Pariaman. 

"Karena kami berupaya agar ormas, OKP, tokoh adat, dan agama ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat lain dalam kesehariannya," sebut Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan usai acara sosialisasi tersebut pada Sabtu (21/11/2020).

Lanjut Riswan, terkait politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ini tidak bisa dipungkiri, kendati demikian pihaknya ingin mencegah sedini mungkin hal tersebut. 

"Makanya mari sama-sama disampaikan bahwa politik uang ini akan merusakak sendi demokrasi, dan melahirkan pemimpin yang korupsi," ucapnya. 

Riswan mengatakan, peluang terjadinya politik uang dalam pilkada ini bisa saja terjadi, seperti masalah bantuan Covid-19 yang disalahgunakan nantinya. 

"Kita semua tau, sudah menjadi rahasia umum bahwa politik uang selalu ada terlebih menjelang hari H pemilihan umum. Untuk itu kita bersama-sama sepakat untuk melakukan upaya pencegahan," ungkapnya.

Lebih lanjut Riswan menuturkan, maka dari itu pihaknya secara terus menerus merangkul setiap elemen masyarakat di Kota Pariaman agar dapat memberikan pemahaman kepada seluruh warga untuk menolak politik uang dan pelanggaran pilkada lainnya.

Riswan mengungkapkan, ada beberapa kasus pelanggaran politik uang yang informasinya sampai kepada pihaknya. Hanya saja alasan pendukung untuk mengangkat kasus itu tidak kuat sehingga informasi tersebut tidak dapat diproses.

"Masyarakat tidak mau melaporkan secara resmi. Ini kendalanya, sehingga isu dan informasi kasus tidak dapat diproses. Padahal dalam setiap laporan kasus yang masuk ke kami, identitas pelapor tentu dijamin, identitas dirahasiakan," jelas Riswan.

Pihaknya berharap penuh kepada masyarakat agar berperan aktif dalam pilkada, terlebih lagi pada fungsi pengawasan. 

"Memang pada dasarnya tugas Bawaslu untuk mengawasi, namun warga memiliki hak dalam pengawasan. Karena hal ini menentukan nasib warga kedepannya," katanya. 

(per)

Berita Terkait

Baca Juga