Mahasiswa Orasi di Kantor DPRD Padang Pariaman Terkait Pembangunan Tarok City dan Tambak Udang

Mahasiswa Orasi di Kantor DPRD Padang Pariaman Terkait Pembangunan Tarok City dan Tambak Udang Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam LMP berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Padang Pariaman, Selasa (24/11/2020) (Foto: Peri Musliadi/Covesia)

Covesia.com - Sampaikan aspirasi, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Mahasiswa Pariaman (LMP) mendatangi Kantor DPRD Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar). 

Pantauan covesia.com dilokasi kedatangan puluhan mahasiswa tersebut yang terjadi pada Selasa (24/11/2020) itu, mereka menyampaikan terkait pembangunan Tarok City dan tambak udang ilegal. 

Kordinator Aksi LMP, Rahman mengatakan, dalam pembangunan Tarok City, masih ada lahan masyarakat yang terdampak tapi untuk ganti ruginya belum selesai hingga sekarang. 

"Padahal lahan itu sudah dibangun, tapi ganti rugi belum ada dari pihak terkait," katanya.

Lanjut Rahman, bahkan sebagian lahan masyarakat itu dulunya mereka tanami pohon karet, tapi sekarang sudah habis ditebangi dan diganti dengan beton.

"Tanah masyarakat sudah diambil untuk dibangun, tapi ganti rugi belum ada," ujarnya. 

Kemudian kata Rahman, pihaknya mendatangi Kantor DPRD Padang Pariaman, memintak agar tambak udang ilegal yang ada di daerah itu untuk disegel.

"Dugaan kami masih banyak tambak udang ilegal yang masih beroperasi di Pantai Padang Pariaman," sebutnya. 

Rahman menyebutkan, kalau ini dibiarkan bisa merusak ekosistem alam, sebab itu akan bertambah terus pembangunan tambak udangnya. 

"Kami akan terus mengawal terkait tambak udang dan pembangunan Tarok City, kemudian kalau aspirasi kami tidak ditanggapi maka kami akan terus melakukan demo," ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Pariaman Arwinsyah, mengapresiasi langkah demonstran membawa persoalan Tarok City dan Tambak Udang ke DPRD.

"Kami apresiasi langkah yang diambil kawan mahasiswa. Hal yang mereka sampaikan senada dengan apa yang kami bahas," jelasnya.

Sebab kata Arwinsyah, terkait Tarok City tersebut untuk 2020 ini rencana pembangunannya akan dihentikan dulu, sampai tata ruang wilayah jelas.

Begitupun dengan Tambak Udang, kata Arwinsyah, selama ini tambak yang ilegal sudah dirazia bersama pihak polisi dan satpol PP.

"Nah untuk 100 meter dari bibir pantai itu adalah kewenangan provinsi," ucap Arwinsyah.

Pertemuan antara mahasiswa dan anggota DPRD tersebut berlangsung damai dengan durasi sekitar 2 jam lebih. Demonstran juga berjanji jika aspirasi tidak ditanggapi maka mereka akan melakukan aksi demo kembali.

(per)

Berita Terkait

Baca Juga