Kasat Pol PP Padang Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Terkait Sewa untuk Posko Pemenangan Mahyeldy

Kasat Pol PP Padang Dilaporkan ke Bawaslu Diduga Terkait Sewa untuk Posko Pemenangan Mahyeldy Pelapor atas nama Defrianto Tanius, saat berada di Bawaslu Sumbar, Senin (30/11/2020)(Foto: Istimewa)

Covesia.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Alfiadi, dilaporkan salah seorang warga ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat. Laporan tersebut diduga terkait pembayaran sewa posko pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi- Audy.

Pelapor atas nama Defrianto Tanius, salah seorang warga Padang. Bentuk pelaporan tersebut, karena yang bersangkutan (Alfiadi) membayarkan biaya sewa gedung untuk posko sebesar Rp150 juta kepada pemilik atas nama Muharamsyah diketahui telah meninggal dunia pada bulan Mei 2020 lalu.

Kemudian dasar pelaporan itu berawal ketika pelapor tersebut mendapat pesan singkat melalui via Whatshap dari nomor yang tidak dikenal. Isi pesan itu berupa print out transfer rekening dari Alfiadi ke Muharamsyah, dengan deskripsi biaya sewa gedung operasional dan posko.

"Selain print out transfer rekening, juga dikirim file perjanjian sewa menyewa gedung. Sekarang gedung tersebut saat ini menjadi posko pemenangan salah satu paslon yang berada di kawasan Jalan A. Yani. Dengan begitu, Alfiadi diduga telah melakukan pelanggaran netralitasnya sebagai ASN," ungkap Defrianto, Senin (30/11/2020).

Sebagai warga yang baik kata Defrianto, ia merasa terpanggil untuk meluruskan informasi yang diterimanya dari nomor yang tidak dikenal, agar tidak timbul fitnah terhadap Alfiadi yang menjabat sebagai Kasat Pol PP Kota Padang dan Paslon gubernur dan wakil gubernur Mahyeldi-Audy.

“Kita dengan adanya chating WA ini tentu kita menghindari fitnah, seandainya ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab mungkin jadi fitnah. Jadi kita berinisiatif melaporkan ke Bawaslu,” sebut Defrianto.

Defrianto datang dengan membawa bukti-bukti berupa perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan serta bukti transfer yang saat ini dijadikan sebagai posko pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Mahyeldi-Audy tertanggal 27 mei 2020. Dalam surat perjanjian kontrak sewa gedung itu nama Alfiadi sebagai pihak yang menyewa gedung tersebut.

Sementara itu Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Elliyanti membenarkan bahwa ada salah seorang warga yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Kota Padang.

Laporan itu kata Elliyanti diterima oleh staffnya karena saat itu ia dan komisioner lainnya sedang tidak berada ditempat. Selanjutnya laporan dari warga itu akan dilakukan verifikasi, apakah bisa dilanjutkan atau ditolak.

“Pertama kita terima dulu laporannya, kemudian kita lakukan kajian awal untuk melihat apakah laporan itu terpenuhi syarat formil dan materil,” ujar Elliyanti. 

(don)


Berita Terkait

Baca Juga