Ini Respons PWI Sumbar dan AJI Padang Soal Dua Media Online Dilaporkan Calon Bupati di 50 Kota

Ini Respons PWI Sumbar dan AJI Padang Soal Dua Media Online Dilaporkan Calon Bupati di 50 Kota Ilustrasi (Pixabay)

Covesia.com - Salah seorang Calon Bupati Limapuluh Kota, Muhammad Rahmad melaporkan dua media online dan satu akun media sosial Facebook ke Polres Limapuluh Kota, Rabu (2/12/2020). Diduga dua media online ini melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Soal laporan Muhammad Rahmad ini, PWI Sumbar dan AJI Padang memiliki beberapa penilaian berbeda. 

Perbedaan tersebut terletak pada kategori pemberitaan yang dimuat oleh media online yang dilaporkan oleh Muhammad Rahmad. 

PWI Sumbar melihat berita "Pernah Terlibat Dukung Ahok, Komitmen M. Rahmad Dipertanyakan" bukan karya jurnalistik. Tetapi merupakan opini yang dimuat di media online. Karena itu, yang bertanggung jawab atas tulisan tersebut adalah si penulis. Bukan media online yang memuat berita. 

"Berita yang dipermasalahkan Muhammad Rahmad itu bukan karya Jurnalistik. Tetapi hanya opini yang dimuat di media online ," kata Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus kepada Covesia.com, Kamis (3/12/2020). 

Dasar Heranof menyebutkan berita itu opini karena tidak ada narasumber yang jelas dan tidak berimbang. Si pembuat berita juga tidak melakukan konfirmasi ke Muhammad Rahmad, atau menjelaskan upaya untuk konfirmasi.

Namun dalam persoalan pemberitaan yang membuat komplain salah satu pihak, langkah yang ditempuh pertama kali adalah meminta hak jawab. Jika tidak puas dengan hak jawab, bisa melapor ke Dewan Pers. Barulah ke kepolisian. 

"Soal melaporkan langsung ke pihak kepolisian, itu haknya Muhammad Rahmad. Tapi jalur yang tepat sebenarnya melakukan hak jawab dulu dan melapor ke dewan pers. Baru ke kepolisian," kata Heranof.

Sedangkan ketua AJI Padang, Andika Khageen mengatakan adanya timbul pemberitaan yang tidak berimbang ke Muhammad Rahmad, merupakan fenomena musiman menjelang Pilkada. Kejadian seperti ini cukup banyak terjadi di akhir-akhir masa Kampanye kepala daerah.

Fenomena ini ada karena setiap Paslon memiliki tim media masing-masing. Terlepas apapun isi pemberitaan tim media paslon, apabila sudah masuk dalam kategori jurnalistik, berita wajib berimbang.

"Ini fenomena musiman yang selalu terjadi karena setiap paslon punya tim media masing-masing. Akhirnya, banyak berita tak berimbang muncul ke publik," kata Andika.

Andaikan juga mengatakan jika laporan ditujukan ke Media yang memuat berita, harus mengikuti prosedur UU Pers. Tapi jika fokusnya ke berita yang tak berimbang, bisa langsung ke pihak kepolisian. 

"Lihat dulu fokus laporannya kemana. Jika fokusnya ke media yang memuat berita, harus menempuh jalur UU Pers. Tapi kalau fokus laporan ke berita tak berimbang dan kesannya tendensius, bisa langsung ke pihak kepolisian," kata Andika. 

Sementara itu, pengacara Muhammad Rahmad, Mukhti Ali Kusmayadi Putra yang biasa dipanggil Boy London menyebutkan laporan yang dibuat oleh Muhammad Rahmad tidak menyentuh UU Pers. Tetapi ke arah UU ITE. Ini dikarenakan si pembuat berita tidak menempuh tahapan-tahapan jurnalistik untuk membuat berita tersebut.

"Kita paham dengan aturan dan jalur UU Pers. Tapi persoalannya, yang membuat berita tidak melakukan tahapan atau langkah sesuai kode etik jurnalistik. Jadi ini bukan persoalan UU Pers, tetapi sudah masuk dalam ranah UU ITE," sebut Boy London.

Ia juga mengatakan berita ini sudah menghasut pribadi Muhammad Rahmad memakai isu SARA. Apalagi tidak pernah mengkonfirmasi langsung ke Muhammad Rahmad. 

(agg)

Berita Terkait

Baca Juga