Direktur RSUD Lubuk Sikaping Mengaku Sudah Melapor ke Bupati Gagal Bayar Insentif Nakes Covid-19

Direktur RSUD Lubuk Sikaping Mengaku Sudah Melapor ke Bupati Gagal Bayar Insentif Nakes Covid19 RSUD Lubuk Sikaping, Pasaman (dok.covesia)

Covesia.com - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat mengaku sudah melaporkan kronologis hingga akhirnya batal membayarkan dana insentif ratusan tenaga kesehatan Covid-19 kepada Bupati setempat.

"Kami dari RSUD Lubuk Sikaping, baik Dokter spesialis, Perawat, dan Radiografer telah menghadap kepada Bupati Pasaman, Yusuf Lubis terkait masalah ini. Kemudian Bapak Bupati telah mendudukkan masalah ini antara Dinkes, RSUD dan Keuangan," terang Direktur RSUD Lubuk Sikaping, dr. Yong Marzuhaili, kepada Covesia.com, Senin (11/1/2021) malam.

Bupati Pasaman kata dia sudah berjanji mencarikan solusinya agar dana insentif itu bisa dibayarkan bersama pihak Keuangan setempat.

"Terkait bagaimana mekanismenya sedang dikaji oleh pihak keuangan. Kami sangat sedih kalau ini di politisasi kemana-mana. Sebab kami bekerja dengan sumpah, siapapun yang sakit akan kami rawat. Ini juga sempat dinyatakan oleh salah seorang dokter kami di depan Bapak Bupati kemarin," tambahnya.

Dirinya sebagai Direktur RSUD Lubuk Sikaping menyatakan bahwa tidak perlu ada kata saling salah-menyalahkan dalam hal tersebut. Sebab baik pihak RSUD maupun Dinas Kesehatan sudah bersama-sama berupaya semaksimal mungkin melengkapi bahan administrasi keungan yang diminta untuk proses pencairan hingga hari terakhir kerja di Bulan Desember 2020 kemarin.

"Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan telah dibuktikan bahwa RSUD Lubuk Sikaping sampai saat ini masih melayani pasien Covid-19. Ruang VIP RSUD masih dijadikan sebagai tempat pasien isolasi Covid-19 melalui SK Bupati dan SK Gubernur," katanya.

Masalah yang terjadi kata dia perbedaan cara mangklafikasi pasien, dimana tugas verifikator Dinkes tidak sesuai juknis yang di Kemenkes.

"Dinkes ingin untuk memeriksa rekam medis pasien untuk dibawa ke Dinkes Pasaman, secara Undang-undang itu tidak boleh. Kemudian mempertanyakan kenapa pasien A dirawat, misalnya. Itu kan bukan wewenang manajemen. Menurut kami itu hak penuh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Kita doakan semoga secepatnya masahalah ini bisa segera dicarikan solusi kongkrit sesuai janji Bupati tersebut," tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat gagal membayarkan hak dana insentif bagi ratusan tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping hingga akhir tahun 2020 kemarin.

Dari data yang diditerima oleh Covesia.com, ada sekitar 210 orang tenaga kesehatan dengan total dana insentif Rp491.250.000,- yang gagal dibayarkan tersebut. 

Dimana total dana insentif itu rencananya akan dibayarkan kepada tenaga kesehatan menangani pasien Virus Corona (Covid-19) terhitung dari bulan Juni-september 2020 kemarin.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga