Ada Calo e-KTP di Padang, Ombudsman Datangi Kantor Disdukcapil

Ada Calo eKTP di Padang Ombudsman Datangi Kantor Disdukcapil Petugas menunjukkan sejumlah KTP elektronik yang sudah dicetak dan akan didistribusikan kepada masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Jawa Barat,. Foto Antara

Covesia.com - Ombudsman RI perwakilan Sumbar lakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang terkait indikasi adanya pungli dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Padang.

Plt Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi menyebutkan, Ombudsman Sumbar telah membahas persoalan ini dengan Disdukcapil Kota Padang.

"Soal Pungli dalam pengurusan e-KTP sedang diverifikasi dan Disdukcapil sedang mengidentifikasi siapa oknum yang terlibat dalam permintaan sejumlah uang untuk proses pengurusan e-KTP," ujar Adel Wahidi kepada sejumlah awak media di Padang, Senin (23/7/2018).

Kata Adel, seharusnya kalau Disdukcapil Kota Padang ingin konsisten dalam setiap tahapan proses e-KTP tentu tidak ada pungli karena sistemnya berurutan dan tidak ada yang didahulukan dalam proses pembuatan e-KTP.

"Makanya saya minta Disdukcapil cukup menyertakan nomor ke berapa masyarakat tersebut mengambil e-KTP, kalau ada yang lebih dahulu mendapatkan e-KTP tentu ada calo yang bermain," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kalaupun nanti ditemukan adanya oknum yang melakukan pungutan dalam proses pembuatan e-KTP tentu ini menjadi perhatian oleh Saber Pungli.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Padang Wedistar menyebutkan, bahwa ia tidak pernah melakukan Pungli kepada masyarakat saat melakukan rekam e-KTP.

"Secara pribadi saya tidak pernah melakukan hal itu, jika memang ada ditemukan ada oknum calo yang melakukan pungli kepada sejumlah warga agar bisa diserahkan data-datanya kepada saya," ujar Wedistar.

Dikatakannya, seharusnya diserahkan siapa oknum tersebut kalau terbukti tentu mereka yang terlibat akan dikenakan saksi.

"Kita tidak ingin ada fitnah di sini, dan kita juga mempunyai hak untuk menuntut balik, namun tentu kita tidak ingin ribut-ribut soal ini. Ini juga akan merugikan masyarakat tentunya," jelasnya.

(dil/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga