WN China Masuki Tambang Emas, LKAAM: Akibat Lemahnya Pengawasan Perangkat Adat

WN China Masuki Tambang Emas LKAAM Akibat Lemahnya Pengawasan Perangkat Adat Ketua LKAAM Sumbar H.M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu (Foto: pariamankota.go.id)

Covesia.com - Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Sayuti Datuak Rajo Panghulu menyesalkan WNA asal Cina diduga masuk tanpa izin ke area tambang emas bekas Kolonial Belanda di Manggani, Jorong Pua Data, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota. Sumatera Barat tanpa izin.

Berdasarkan ruang lingkup Adat, Sayuti menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk lemahnya pengawasan suatu nagari yang lakukan oleh perangkat Adat dalam menjaga keutuhan suatu wilayah.

"Di Minangkabau dalam menjaga suatu nagari, jangankan orang asing, soerang tamu dari nagari tetangga saja arus melalui izin untuk masuk dan keluar dari suatu nagari di Minangkabau," ujar Sayuti kepada Covesia, Rabu (28/11/2018).

"Dikenal dengan pepatah Minang 'masuak sarato tau, kalua sarato takuik', yang artinya se seorang yang ingin masuk dan keluar dari wilayah Minangkabau harus melalui aturan yang ditetapkan perangkat adat di wilayah itu," terangnya. 

"Disinilah peran seorang Dubalang yang bertugas menjaga keamanan suatu nagari. Dari kasus tersebut tampak peran Dubalang tidak berfungsi dan harusnya dikenakan sanksi adat. Dimana kondisi sekarang tampak 'Nagari indak bapariak, kampuang indak bapaga'," ucap Sayuti.

Agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, Ketua LKAAM Sumbar meminta agar peran dari perangkat adat kembali berfungsi dalam menjaga keutuhan suatu nagari.

Sebelumnya, Masyarakat Limapuluh Kota dihebohkan dengan keberadaan puluhan WNA China yang melakukan aktifitas di areal bekas pertambangan emas Manggani. Para WNA China ini tidak satupun yang bisa berbahasa Indonesia dan diduga masuk ke Jorong Pua Data dari Palupuh, Kabupaten Agam.

Para WNA ini juga bermalam selama 10 hari didalam hutan dekat areal tambang dan melakukam sejumlah aktifitas. Masyarakat yang mengetahui keberadaan mereka tidak berani ikut campur karena takut ada sesuatu hal yang bisa mengancam dirinya. 

PJ Walinagari Koto Tinggi yang juga merangkap sebagai Sekretaris Camat Gunung Omeh, Sofni menegaskan para WNA China ini tidak mengantongi izin dari pemerintah kenagarian Koto Tinggi dan kecamatan Gunung Omeh. Bahkan selama berada di Jorong Pua Data, tidak sekalipun mereka menyambangi pemerintahan setempat untuk berkoordinasi atau meminta izin.

(dnq)

Berita Terkait

Baca Juga