3 Ranperda Disetujui DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi

3 Ranperda Disetujui DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi 3 Ranperda Disetujui DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi, Selasa (15/1/2019)(Foto: Debi)

Covesia.com - Melalui rapat paripurna DPRD dan pemerintah kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (15/1/2019) menyetujui 3 ranperda yakni terkait perubahan atas perda nomor 8 tahun 2006 tentang RPJPD Bukittinggi tahun 2006-2025, perubahan kedua atas perda nomor 5 tahun 2013 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan pengelolaan barang milik daerah.

"Untuk perubahan atas perda nomor 8 tahun 2006 tentang RPJPD Bukittinggi tahun 2006-2025 bertujuan untuk penyempurnaan pemasalahan pembangunan dan isu strategis yang berkembang sesuai dinamika pembangunan, penetapan target dan sasaran kinerja RPJPD 2006-2025, penentuan indikator inerja yang jelas dan terukur," jelas, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Trismon, pimpinan sidang. 

Ia memaparkan untuk ranperda perubahan kedua atas perda nomor 5 tahun 2013 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dibahas guna menetapkan peraturan daerah yang mengatur terkait upaya peningkatan PAD dibidang pariwisata, khususnya dari retribusi dan tarif tempat rekreasi dan olahraga di Bukittinggi.

"Sedangkan untuk ranperda pengelolaan barang milik daerah disusun untuk mempertanggungjawbkan pengelolaan barang milik daerah kepada masyarakat karena adanya beberapa aturan yang mengacu pada PP nomor 27 tahun 2014, untuk itu perlu disusun kembali perda terkait, sehingga dapat diberikan kepastian hukum dan keterlibatan dalam pengelolaan barang milik daerah," paparnya.

Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi mengatakan ketiga ranperda itu dinilai sangat penting dalam perjalanan roda pemerintahan yang maksimal.

"Untuk perubahan ranperda RPJPD berdasarkan adanya beberapa substansi, diantaranya, penyempurnaan terhadap gambaran kondisi umum daerah, penyempurnaan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis, penetapan target dan sasaran kinerja, serta penyempurnaan arah kebijakan," ungkapnya.

Ia menambahkan perubahan perda nomor 5 tahun 2013, disesuaikan dengan inovasi  yang telah dilakukan Disparpora yang menjadi tulang punggung pendapatan masyarakat Bukittinggi.

"Sedangkan ranperda pengelolaan barang milik daerah tentunya dapat lebih menjadikan proses pengelolaan barang milik daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian, pemanfaatn dan pengawasannya," tuturnya.

(deb)


Berita Terkait

Baca Juga