Tak Dapat Hak Setelah di-PHK, Mantan Karyawan 'Keripik Balado' Mengadu ke DPRD

Tak Dapat Hak Setelah diPHK Mantan Karyawan Keripik Balado Mengadu ke DPRD Foto: M Fadil MZ

Covesia.com - Seorang mantan karyawan toko oleh-oleh khas Padang, Sonita Maharani, mengadu ke kantor DPRD Sumbar, Rabu (20/2/2019), karena tidak mendapatkan hak setelah di-PHK dari tempatnya bekerja.

Sonita Maharani mengaku telah bekerja selama 8 tahun sebagai pelayan di toko oleh-oleh Kripik Balado Sherley. 

"Awalnya pemilik toko (Sherley) tidak mau membayarkan sejumlah hak kepada saya setelah di PHK di bulan Oktober 2018, padahal saya sudah bekerja sejak tahun 2010 di toko tersebut," ujar Sonita di kantor DPRD Sumbar.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pihaknya melaporkan pemilik toko ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar terkait persoalan yang dialami selama ini, namun penyelesaian tersebut tidak diperoleh.

" Saya melapor 10 Agustus kemaren, yang saya laporkan tersebut terkait jam kerja yang berlebih dari waktu yang wajar, libur selama dua hari dalam satu bulan. Selanjutnya gaji di bawah UMR dan saya tidak masuk dalam BPJS kesehatan itu yang saya laporkan," sebutnya. 

"Kemudian setelah saya di PHK secara lisan di bulan Oktober saya tidak menerima pesangon. Ini yang saya tuntut," lanjutnya.

Sementara itu, Sherley, pemilik toko Kripik Balado Sherley, menuturkan ia mengaku tidak tau kenapa persoalan tersebut sampai kepada DPRD padahal menurutnya persoalan tersebut belum selesai dibahas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Saya tidak tahu kenapa sampai ke DPRD. Ada beberapa keluhan yang disampaikannya (Sonita Maharani). Saat ini proses mediasi belum ada tetapi sudah sampai ke DPRD. Kita beritikad baik dan dia beritikad baik maka kita akan menyelesaikannya secara baik-baik," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muzli M. Nur menuturkan, pihaknya telah memanggil pihak perusahan Kripik Balado Sherley, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar serta Sonita Maharani untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik.

"Tadi kita sudah duduk bersama dan menemukan win-win solution. Pihak perusahan juga telah mau memenuhi kewajibannya terhadap tuntutan Sonita Maharani, artinya ada iktikad baik dari kedua belah pihak," Ujar Muzli M. Nur. 

Lebih lanjut, ia menuturkan Sonita Maharani juga sepakat persoalan ini dilakukan dengan baik, begitu juga dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sepakat untuk menegakkan aturan sesuai dengan yang berlaku. 

Ia juga menekankan penyelesaian masalah ini tidak berlarut-larut dan diharapkan selesai pada bulan Maret 2019 mendatang.

(dil/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga