Nofi Candra Bahas Pengaturan Partisipasi Masyarakat di Romania

Nofi Candra Bahas Pengaturan Partisipasi Masyarakat di Romania Pertemuan PPUU DPD RI dengan Senator Romania Mr Dorin-Valeriu BĂDULESCU di Romania. (Istimewa)

Covesia.com- Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya.

Persoalan ini jadi pembahasan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dalam kunjungannya ke Romania. Tim ini dipimpin oleh Nofi Candra (ketua) dengan anggota Aji Muhamad Mirza Wardana (Anggota DPD DPD RI Kalimantan Timur) , Ajiep Panindang (Anggota DPD RI Sulawesi Selatan), Djasrmen Purba (Anggota DPD Kepulauan Riau), Rubaeti Erlita (Anggota DPD RI Sumatera Selatan), Siska Marleni (Anggota DPD RI Sumatera Selatan) , Anang Prihantoro (Anggota DPD RI Lampung) dan dua orang staf sekretariat PPUU DPD RI ( Hary Setiyawan dan Siti Nurlodfah).

Pertemuan PPUU DPD RI dengan Senator Romania Mr Dorin-Valeriu BĂDULESCU membahas terkait pengaturan partispasi masyarakat. Dalam masyarakat yang beragam,  penyelenggaran pemerintahan perlu dilakukan agar masyarakat jadi subjek partisipasi bukan hanya objek yang diikusertanan dalam kegiatan seremonial. 

"Masyarakat harus jadi subjek penting partisipasi agar penyelenggaran pemerintahan terbuka", ujar Senator Mr Dorin-Valeriu BĂDULESCU.  

Keterbukaan sistem suatu negara didukung oleh masyarakat yang aktif.  Penggalian persoalan dan kebutuhan daerah yang tepat. Sehingga,  aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian khusus dengan adanya media konsultasi. 

"Indonesia proses partisipasi masyarakatnya masih prosedural (pemilu), namun belum masuk dalam keterlibatan pada penyelenggaran pemerintah dengan berkontribusi langsung menjadi warga negara yang aktif", ungkap Nofi Candra dalam keterangan tertulis yang diterima Covesia.com, Kamis (14/3/2019)

Menurut dia, masalah ini terjadi bukan karena keinginan masyarakat semata,  tapi belum adanya sistem yang mewadahi masyarakat untuk berpartisipasi dengan menjadikan mereka subjek dalam penyelenggaran pemerintahan.

(lif/jon)


Berita Terkait

Baca Juga