Politisi PPP Kota Padang Sebut Perilaku Koruptif itu Kembali pada Pribadi Masing-masing

Politisi PPP Kota Padang Sebut Perilaku Koruptif itu Kembali pada Pribadi Masingmasing Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa (Foto: Dok. Pribadi)

Covesia.com - Perilaku koruptif merupakan masalah pribadi masing-masing individu, terkait seringnya sejumlah pimpinan partai politik terjerat kasus suap dan tertangkap tangan oleh KPK.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa, kepada covesia.com, Rabu (20/3/2019).

"Perilaku koruptif atau soal jiwa korup atau tidak seseorang itu tergantung dari pribadi masing-masing," sebutnya.

Ditanya soal Ketum PPP Romahurmuziy yang di OTT KPK beberapa hari yang lalu, Esa menyampaikan, terkaitan persoalan tersebut menurutnya itu musibah bagi PPP, lalu apa yang terjadi sebaiknya menunggu hasil dari pengadilan dan tentunya sesuai hukum yang berlaku masih gunakan hal praduga tak bersalah.

"Terkait Ketum, saya belum bisa berkomentar banyak, karena itu juga instruksi dan kewenangan dari DPP PPP, namun kita di daerah ini secara umum tidak ada terpengaruh lah, kenapa? karena saat ini kita kan memilih caleg tingkat kabupaten, kota dan provinsi.dan yang dilihat masyarakat itu adalah pribadi, trackrecord, dan bagaimana program caleg nya, nah ini yang harus digaris bawahi, kita memilih dan mencoblos nomor atau nama calegnya,” ungkapnya.

Lalu terkait apakah perilaku koruptif para politisi diakibatkan dari politik berbiaya mahal Esa mengungkapkan, kalau soal politik berbiaya mahal itu benar adanya dan bahkan sangat mahal.

"Contohnya saja saat ini, para Caleg menggelontorkan biaya untuk pembuatan atribut dan alat peraga kampanye, lalu pertemuan dengan warga terkait makan dan minum juga membutuhkan biaya, namun jika nantinya mereka berperilaku koruptif, itu tergantung individu masing-masing," jelas Esa.

Untuk itu ia berharap kepada para kader dari PPP yang nanti jika duduk di parlement harus hati-hati dan mengingat dan memahami aturan yang ada.

“Harapan tentunya kita juga harus realita, semuanya harus kembali mengingat dan memahami aturan aturan yang ada dan harus hati hati, legislatif itu murni untuk pengabdian kepada masyarakat, dan bersuara untuk rakyat serta mitra juga dengan eksekutif bukan untuk petantang petenteng yang bahsawanya kewenangannya juga mempunyai batas kewenangan,” tegas Esa mengakihiri.

(don)


Berita Terkait

Baca Juga