Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Perambahan Hutan Produksi di Pasbar

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Perambahan Hutan Produksi di Pasbar Foto Alat berat Escavator yang digunakan tiga tersangka merambah hutan produksi secara ilegal di di Lubuk Buntar, Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beramas, Pasbar (Istimewa)

Covesia.com - Jajaran Polisi Resor (Polres) Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar menetapkan tiga tersangka dalam kasus  tindak pidana perambahan hutan produksi dengan menggunakan alat berat eskavator secara ilegal di Lubuk Buntar, Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beramas, Selasa (02/04/2019).

Kapolres Pasaman Barat, AKBP Iman Pribadi Santoso melalui Kasatreskrim, AKP Afrides Roema kepada covesia.com, mengatakan ketiga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu SS (53), RS (42), dan IK (30).
"Tersangka SS (53) warga Rokan Hulu, Provinsi Riau, RS (42) warga Air Bangis Sungai Beremas dan IK (30) warga Jambak Pasaman Barat,"kata AKP Afrides Roema.
Kasatreskrim, AKP Afrides Roema mengatakan ketiga tersangka tersebut diringkus sekitar pukul 01.00 WIB, (30/03) di Lubuk Buntar, Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beramas.

"Kita juga turut mengamankan Barang Bukti (BB) berupa satu unit alat berat Escavator  merk Hitachi warna orange 110 ZX. Kemudian juga kita minta keterangan saksi sebanyak delapan orang serta BB lainnya,"tambahnya.

Kata dia, pennagkapan terhadap terhadap ketiga tersangka itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat diduga telah melakukan tindak pidana membawa alat berat escvator untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan produksi untuk kawasan perkebunan tanpa izin Menteri (ilegal) pada (21/03) lalu di Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis,  Kecamatan Sungai Beremas. 

"Tersangka melanggar  Pasal 17 ayat 2 huruf a dan b juncto Pasal 92 ayat 1 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Tersangka diancam kurungan minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun penjara. Kemudian denda paling sedikit Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp5 Miliar,"tutupnya.

(Her/adi)

Berita Terkait

Baca Juga