PSU di Satu TPS di Bukittinggi, KPU dan Bawaslu Saling Tuding

PSU di Satu TPS di Bukittinggi KPU dan Bawaslu Saling Tuding Foto: Debi Kurnia

Covesia.com - Terkait rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di salah satu TPS di kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Bukittinggi, KPU (Komisi pemilihan umum) dan Bawaslu (Badan pengawas pemilu) saling tuding. 

Menurut Ketua KPU Bukittinggi, pengawas TPS menyarankan 15 warga bukan domisili daerah tersebut menggunakan KTP-el dan tanpa memiliki formulir A5 untuk memilih di TPS tersebut.

"Setelah dikonfirmasi kepada KPPS yang bersangkutan dan meminta keterangan saksi di TPS mengatakan bahwa pengawas TPS menyuruh untuk memberikan surat suara kepada 15 warga yang menggunakan KTP-el itu, namun pengawas TPS itu tidak mengakuinya," ungkapnya, Senin (22/4/2019). 

Ia menjelaskan pengawas TPS dominan mengatur, sebagai KPPS merasa takut dengan pengawas karena segalanya dicatat oleh pengawas, maka dari itu KPPS ragu memahami aturan, sehingga menuruti yang dianjurkan pengawas TPS, ditambah lagi faktor kelelahan.

"Dalam aturan, jika memang direkomendasikan PSU, maka harus dilaksanakan. PPK Kecamatan MKS sudah kami perintahkan untuk membalas suratnya rekomendasi dari panwascam setempat. Inti bunyi suratnya, perihal rekomendasi Panwascam untuk PSU akan kami tindaklanjuti, namun kami mohon petunjuk, jenis pemilihan yang mana yang akan diulang, agar tidak merugikan suara pihak tertentu," jelasnya.

Sedangkan menurut komisioner Bawaslu Bukittinggi, Eri Vatria mengatakan terkait  perintah Pengawas TPS yang menyarankan untuk memberikan hak pilih kepada 15 warga itu tidak benar. 

"Karena menurut penjelasan pengawas TPS, ia tidak menyarankan KPPS untuk memberikan surat suara kepada 15 orang itu, baik itu mengizinkan orang yang tidak terdaftar apalagi menyuruh KPPS mengakomodirnya," ujarnya.

Ia menambahkan secara logika, tidak mungkin KPPS yang berjumlah 7 orang, mau saja diperintah oleh Pengawas TPS yang hanya satu orang.

Terkait telah keluar rekomendasi, langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan KPU, Eri Vatria menjawab harus dilakukan oleh KPU. 

"Kalau sudah ada rekomendasi Bawaslu, tentu KPU wajib melaksanakan. Kalau dasar hukum PSU berdasarkan undang-undang, KPU sebenarnya diberikan kewenangan untuk mengkaji ulang, apakah aturan Bawaslu sesuai atau tidak, kalau sesuai aturan wajib dilaksanakan," tuturnya. 

(deb)

Berita Terkait

Baca Juga