Pungli Aplikasi Alpeka Dana BOS, DPRD Geram dan Panggil Pihak Disdik Lima Puluh Kota

Pungli Aplikasi Alpeka Dana BOS DPRD Geram dan Panggil Pihak Disdik Lima Puluh Kota Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Riko Febrianto (Dok: Pribadi)

Covesia.com - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Riko Febrianto mengaku geram setelah mendapatkan informasi dugaan Pungli yang dilakukan Oknum Dinas Pendidikan bersama Oknum K3S memanfaatkan Aplikasi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (Alpeka) BOS Tingkat Sekolah yang bisa diunduh secara gratis di Website Kemendikbud RI. Dirinya segera mengumpulkan seluruh anggota komisi I dan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Limapuluh Kota, Indrawati.

“Segera mungkin saya akan panggil Kadisdik untuk mendengarkan penjelasan persoalan ini. isu terkait pungli Aplikasi gratis ini memang sedang santer disekolah-sekolah yang mendapatkan dana BOS,” ucap Riko Febrianto kepada Covesia.com, Selasa (7/5/2019).

Sebelum memanggil Kadisdik, Riko mengaku akan meminta kebenaran pernyataan yang dilontarkan oleh Yossi Danti SH, MH, salah seorang pengacara yang berdomisili di Kota Payakumbuh terlebih dahulu.

“Kami konfirmasi ke pihak yang pertama kali mengatakan ada pungli ini terlebih dahulu. Apa benar atau tidak. Setelah itu, baru kami akan panggil kadisdik. Konfirmasi dan pemanggilan akan kami lakukan sesegera mungkin,” terang politisi Golkar ini.

Sebelumnya, salah seorang pengacara yang berdomisili di Kota Payakumbuh, Yossi Danti SH, MH, CIL membeberkan ke beberapa awak media adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan bersama Oknum Kelompok Kerjasama Kepala Sekolah (K3S) dengan memanfaatkan Alpeka BOS.

Aplikasi yang menuntun operator sekolah dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS ini bisa diunduh secara gratis di Website resmi Kemendikbud RI. Namun, para oknum tersebut mematok anggaran Rp 1.5 Juta hingga Rp 1.8 Juta kepada setiap kepala sekolah agar bisa mendapatkan aplikasi ini.

Untuk menguatkan statementnya, Yossi meminta salah seorang kepsek di Limapuluh Kota inisial AZ berkomentar dan dirinya memang mengakui ada dugaan praktek pungli tersebut. Dalam pembayaran, ada kepsek yang langsung bayar lunas dan ada yang membayar secara bertahap.

AZ yang memutuskan untuk membayar bertahap mengaku kaget saat dirinya menyetor uang untuk Alpeka BOS ini, dirinya tidak diberikan kwitansi bukti tanda terima. Hanya diperllihatkan daftar yang telah membayar dari sebuah buku dan dirinya adalah Kepsek ke 215 yang membayar Alpeka BOS ini kepada oknum tersebut.

(aag)

Berita Terkait

Baca Juga