Nunggak Bayar SPP, Belasan Siswa SMKN di 50 Kota Terancam Putus Sekolah

Nunggak Bayar SPP Belasan Siswa SMKN di 50 Kota Terancam Putus Sekolah Khairul Apit (kiri) bersama walinagari Talang Anau dan Suliki saat menemui Kepsek SMK N 1 Suliki. (dok.pribadi)

Covesia.com- Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota dihebohkan dengan postingan media sosial mantan walinagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota Khairul Apit yang menyebutkan SMK Negeri 1 Suliki tidak memperbolehkan belasan siswanya untuk ujian karena belum melunasi uang SPP. 

Akibat kejadian ini, beberapa siswa pun pasrah dan memilih untuk bekerja di luar Limapuluh Kota.

Saat dikonfirmasi Covesia.com, Kamis (16/5/2019), Khairul Apit pun membenarkan hal tersebut. Ia mengaku sudah menemui Kepsek SMK Negeri 1 Suliki untuk mencari solusi agar para siswa diperbolehkan ujian.

“Kemarin saya temui Kepsek SMK N 1 Suliki di ruangannya bersama Walinagari Suliki dan Talang Anau. Namun, sepertinya tidak ada solusi yang berarti dalam pertemuan tersebut,” kata Khairul Apit via seluler.

Ia juga mengatakan akibat tidak diperbolehkan ikut ujian, beberapa siswa sudah meninggalkan Limapuluh Kota untuk pergi bekerja. Ia pun merasa prihatin karena persoalan uang, harapan dan masa depan anak bangsa hancur.

“Sudah ada yang meninggalkan Limapuluh Kota untuk bekerja. Miris sekali hanya karena uang SPP, hancur harapan anak bangsa. Padahal pihak sekolah bisa berkonsultasi kepada Pemda untuk mencarikan solusi yang lebih baik. Padahal kita semua sama-sama tahu kalau siswa tidak bisa bayar SPP berarti dari keluarga yang tidak mampu,” ucapnya.

Kepsek SMK Negeri 1 Suliki,  Andi Dahman membantah pihaknya tidak memperbolehkan para siswa ujian karena tersangkut pelunasan uang SPP. Hanya saja dirinya membedakan jadwal ujian bagi siswa yang sudah melunasi SPP dengan yang belum lunas.

“Saya pertegas bahwa mengaitkan SPP untuk ujian, itu melanggar aturan dan kami tidak melakukan itu. Hanya saja jadwal antara yang sudah melunasi dengan yang belum, itu dibedakan,” kata Andi Dahman ketika dikonfirmasi.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limpuluh Kota, Asricun mengaku belum mengetahui hal tersebut.

“Saya baru tahu dari anda persoalan ini. jadi saya tidak bisa komentar dan cari tahu dulu apakah ini benar atau tidak," kata dia

(Hsn/jon)

Berita Terkait

Baca Juga