Tambang Galian C di Bypass Payakumbuh Kian Marak, Pemko: Semua Ilegal

Tambang Galian C di Bypass Payakumbuh Kian Marak Pemko Semua Ilegal Aktivitas tambang galian C yang berada di sepanjang jalan By Pass, Kota Payakumbuh. (Foto: Hajrafiv Satya Nugraha/ Covesia)

Covesia.com - Aktivitas tambang galian C yang berada di sepanjang jalan By Pass, Kota Payakumbuh kian ramai. Penggerukan pasir dan material beberapa bukit pinggir jalan By Pass membuat perbukitan kian gundul. Akhir tahun 2017, Pemko Payakumbuh pernah memasang plang peringatan hutan lindung di sepanjang pinggir jalan By Pass ini. Sekarang, plang-plang tersebut telah lenyap.

Pantauan Covesia.com di sepanjang By Pass, Selasa (9/7/2019), titik-titik aktivitas pertambangan ini berada di Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Payolansek dan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat. Dari pinggir jalan, bisa dilihat ada lima titik aktivitas pertambangan.

Masyarakat sekitar enggan berkomentar. Mereka beralasan, beberapa masyarakat juga bekerja di pertambangan dan menjadi sumber mata pencaharian sehari-hari. Walaupun kerap mengeluhkan areal sawah yang kerap tertutup lumpur dan debu yang menjadi makanan sehari-hari.

“Tidak usah di ekspos, ada juga beberapa orang pribumi sini yang kerja di areal pertambangan. Ya, walau tidak banyak. Nanti ada persoalan jika diberitakan. Cukup persoalan di sini sawah yang sering kena lumpur dan debu. Jangan ditambah,” ujar S, salah salah seorang warga sekitar tambang di dekat SPBE, Payakumbuh saat ditanya Covesia.com.

Ketua Forum Komunikasi Luak 50, Yudilfan Habib menuturkan ada hal yang salah dalam aktivitas penambangan Galian C ini. Dulunya, ada plang-plang pemberitahuan kawasan hutan lindung di sepanjang jalan pnggir By Pass. Namun, sekarang plang tersebut sudah hilang dan banyak aktivitas penambangan pasir.

“Dulu ada plang pemberitahuan disana hutan lindung dari Pemko Payakumbuh akhir tahun 2017 hingga awal 2018. Sekarang plangnya sudah hilang dan malah ada aktivitas penambangan disana. Berarti  ada yang salah disana,” ucap Yudilfan.

Yudilfan juga mengatakan aktivitas penambangan ini mulai ramai setelah proyek pembangunan Batang Agam mulai beroperasi.

“Mungkin ada kaitannya dengan pembangunan Batang Agam. Soalnya, penambangan kembali ramai setelah proyek Batang Agam beroperasi,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Syamsurial tidak menampik adanya aktivitas pertambangan. Pihaknya sudah melayangkan teguran kepada pemilik tambang agar tidak beroperasi. Pasalnya, dari pengamatan LH di lapangan, seluruh aktivitas penambangan di sepanjang jalur By Pass Payakumbuh ini belum ramah lingkungan.

“Memang ada aktivitas pertambangan disana. Kami sudah sering melayangkan teguran ke semua pelaku usaha tambang disana karena aktivitas mereka belum sesuai dengan SOP ramah lingkungan. Dan sekarang sedang mempersiapkan surat teguran untuk penambangan yang baru di dekat SPBE,” ujar Syamsurial ketika di konfirmasi di Kantornya, Senin (8/07/2019).

Disebutkannya, Pihaknya hanya bisa melayangkan teguran ke pelaku usaha dan melakukan sanksi administrasi di kemudian hari. Pasalnya, sampai sekarang Dinas Lingkungan Hidup Payakumbuh belum memiliki Penyidik Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH).

“Masih sebatas teguran dan sanksi administrasi untuk kemudian hari. Soalnya kami belum memiliki PPLH. Yang menindak atau menganalisis ada unsur pelanggaran, itu penegak hukum atau penegak perda,” ujarnya.

Dari hasil lapangan Dinas Lingkungan Hidup, pemilik pertambangan ini berasal dari berbagai kalangan seperti Wakil Rakyat, Penegak Hukum dan tokoh masyarakat dan pengusaha.

“Yang punya dari berbagai kalangan. Dari Penegak hukum, Wakil Rakyat, tokoh masyarakat dan dia juga memang murni pengusaha,” katanya. 

(agg/utr)

Berita Terkait

Baca Juga