Pedagang Keliling di Padang Keluhkan Larangan Berdagang di Kawasan Sekolah

Pedagang Keliling di Padang Keluhkan Larangan Berdagang di Kawasan Sekolah Hendra Munur, salah satu pedagang kecil kelilong antar sekolah di Kota Padang (Foto: dok.pribadi)

Covesia.com - Nasib pedagang kecil di kota Padang kian hari kian memprihatinkan. Intimidasi berupa tuduhan-tuduhan tak higienis menjadi hal yang tak bisa dihindari, padahal faktanya belum tentu seperti demikian.

“Ironis sekali melihat nasib pedagang kaki lima dan pedagang keliling ini,” ungkap Hendra Munur, salah satu pedagang kecil di Kota Padang saat dikonfirmasi Covesia.com Rabu, (11/9/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sebenarnya pedagang kecil dan keliling kota Padang telah memiliki wadah yang telah terdaftar di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pemko Padang. “Wadah tersebut diberi nama Asosiasi Pedagang Kecil dan Keliling Kota Padang, ASPEKK,” terangnya.

Hendra mengungkapkan bahwa pendapatan pedagang kecil di Padang masih pas-pasan. “Rata-rata untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, itu sudah alhamdulillah. Syukur-syukur bisa untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anak agar terhindar dari kemiskinan dan memiliki nasib yang lebih baik dari orangtuanya,” jelasnya.

Persaingan yang ketat, harga serba mahal profesi sebagai pedagang kecil semakin termarjinalkan. “Dipandang remeh, dianggap sampah, dianggap mengganggu pemandangan, dan lain sebagainya. Namun masih kekeh berjualan untuk sesuap nasi,” ungkap Hendra.

Lebih lanjut Hendra juga menyampaikan bahwa tak sedikit perlakuan yang tidak enak diterima oleh pedagang kecil. “Kadang diburu, difitnah bahkan pelarangan untuk berdagang khususnya di sekitaran sekolah. Secara tidak langsung menghambat perekonomian pedagang kecil dan keliling," terangnya.

Tak hanya itu, intimidasi terhadap siswa yang berbelanja sekitaran sekolah pun terjadi. “Mereka diberi denda, diskor 3 hari walaupun berbelanja setelah jam pulang sekolah, padahal hak mereka untuk mebelanjakan uang jajanya,” ungkapnya.

Hendra mengatakan ada sekolah di kota Padang, di kawasan Koto Tangah, tepatnya di Lubuk Buaya yang memberlakukan hal tersebut di atas. “Nyatanya, para pedagang kecil tersebut hanya mengharapkan rezeki dari hasil dagangannya dari anak-anak sekolah tersebut,” terangnya.

“Bahkan, pihak sekolah membuat surat yang ditandatangani oleh berbagai pihak. Kepala sekolah, Komite sekolah, RT, RW, LPM, Lurah, Camat dengan tebusan Dinas Pendidikan Kota Padang. Isinya tak lain adalah pelarangan untuk berdagang di sekitaran sekolah, bila melanggar akan diusir oleh pihak keamanan,” jelasnya.

Hendra menyebutkan apabila ini berlaku di semua sekolah niscaya pedagang kecil tak akan bisa bertahan. Perekonomian pedagang kecil akan lumpuh dan ada kemungkinan kejahatan meningkat karena tak terpenuhinya kebutuhan hidup.

Ia berharap pedagang kecil dapat perhatian dan dukungan dari pemerintah sehingga turunnya angka kemiskinan di Sumatera Barat.

Kontributor: Laila Marni

Berita Terkait

Baca Juga