Koalisi Pembela HAM Sumbar Laporkan Menteri LHK dan Gubernur ke Komnas HAM

Koalisi Pembela HAM Sumbar Laporkan Menteri LHK dan Gubernur ke Komnas HAM Ilustrasi - Orang Mentawai di Dusun Puro, Siberut Selatan sedang mencari daun-daun obat untuk pengobatan dan ritual adat. Foto: Mongabay Indonesia/ Vinolia

Covesia.com - Koalisi Pembela HAM Sumatra Barat melaporkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Sumatra Barat dan PT. Biomass Andalan Energi ke Komnas HAM Perwakilan Sumbar atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena menerbitkan  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HTI) di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Laporan dilakukan Selasa, (8/9/2019) dan diterima Ketua Komnas HAM Sumbar, Sulthanul Arifin.

Juru bicara koalisi, Surya Purnama mengatakan, pelaporan tersebut terkait penerbitan izin HTI PT. BAE seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Kementerian LHK Nomor :619/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2018 pada tanggal 26 Desember 2018.

Izin tersebut, menurut Koalisi membuat masyarakat adat Mentawai terutama yang berada di lokasi izin kehilangan hak atas wilayah adat. 

“Izin HTI PT. BAE diterbitkan di wilayah adat Masyarakat Adat Mentawai, diantaranya berada pada wilayah adat Suku Sirirui seluas 1.200 hektar, Suku Saponduruk seluas 92 hektar, Suku Saumanuk seluas 396 hektar Suku Sabulukungan dan Suku Satoutou seluas 4.000 hektar,” sebut Surya dalam keterangan tertulis yang diterima Covesia, Selasa (8/10/2019).

Karena itu, penerbitan izin telah mengabaikan serta menghapuskan keberadaan masyarakat hukum adat, menghilangkan hak-hak tradisional dan identitas budayanya, serta bertentangan dengan kebutuhan masyarakat hukum adat.

“Ini melanggar Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, jo Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, jo Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” jelasnya.

Dugaan pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat Mentawai dengan keluarnya IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi juga diperkuat oleh bukti-bukti sebagai berikut;

Surat Bupati Kepulauan Mentawaitertanggal 4 September 2015 ditujukan kepada Direktur PT. Biomass Andalan Energi. 

Surat Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai yang MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENYETUJUI rencana IUPHHK-HTI PT. BAE dengan alasan areal yang dimohonkan sudah diperuntukkan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk  kegiatan Perhutanan Sosial bagiMasyarakat Adat Mentawai sebagai bagian dari Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Adat Mentawai oleh Pemda Mentawai.

Selain itu, sebagai warga negara yang taat hukum, Masyarakat Adat Mentawai secara sadar telah mengikuti skema yang berlaku untuk mengukuhkan wilayah adat mereka sebagai kawasan hutan adat dengan mengajukan usulan penetapan hutan adat kepada Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK.

Di antara yang mengajukan tersebut termasuk lima suku yang wilayah adanya berada di lokasi IUPHHK–HTI PT. BAE yakni Suku Sirirui seluas 1.200 hektar, Suku Saponduruk seluas 92 hektar, Suku Saumanuk seluas 396 hektar Suku Sabulukungan dan Satoutou seluas 4.000 hektar. 

Kebutuhan Masyarakat Adat Mentawai adalah pengakuan negara atas wilayah adat mereka, bukan mengubah dan memberikan wilayah adat mereka kepada perusahaan.

“Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Mentawai termasuk segala sesuatu hak-hak yang melekat sebagai masyarakat hukum adat telah diperkuat oleh Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” katanya.

Karena itu, jelas Surya, masuknya Hutan Tanaman Industri (HTI) akan menghilangkan akses dan ruang kelola masyarakat adat terhadap hutan dan lahan karena saat ini dari luas Kepulauan Mentawai hanya tersisa 109.217,71 Ha (18%) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), sementara 491,925,42 Ha (82%) merupakan kawasan hutan negara.

“IUPHHK – HTI PT.BAE hanya akan memperburuk rasio ketimpangan kepemilikan dan pengelolaan lahan antara masyarakat adat dengan korporasi,” katanya.

Kekhawatiran lain menurut Surya, dapat meningkatkan eskalasi koflik baik konflik sosial-horizontal, maupun konflik struktural-vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan pengusaha. 

Hal seperti ini hampir selalu terjadi pada setiap pemberian izin konsesi oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan, ditambah kepemilikan tanah di Pulau Siberut termasuk unik, masyarakat yang tinggal di Siberut Tengah, misalnya Desa Saibi, bukanlah pemilik tanah di sana. Namun pemilik tanahnya adalah suku-suku yang ada di Desa Madobag, Siberut Selatan.

Izin perusahaan HTI ini juga dipandang koalisi dapat menghilangkan identitas budaya masyarakat adat Mentawai. 

“Sebab tanah dan hutan merupakan identitas budaya Masyarakat Adat Mentawai. Menghilangkan tanah dan hutan dari Masyarakat Adat Mentawai berarti menghapuskan keberadaan Masyarakat Adat Mentawai dan menghilangkan identitas budayanya,” jelas Surya.

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga