Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Direktur Pusako Nilai Sistemnya Sudah Baik

Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Direktur Pusako Nilai Sistemnya Sudah Baik Direktur pusat studi konstitusi Universitas Andalas (PUSAKO), Feri Amsari ( Foto: Laila)

Covesia.com - Untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pemilu serentak di tahun 2019. Direktur pusat studi konstitusi Universitas Andalas (PUSAKO), Feri Amsari menilai sistemnya sudah baik.

Namun demikian tidak sedikit catatan yang harus diperbaiki pemilu ke depannya. "Sistemnya sudah baik karena secara tidak langsung menghindari maraknya transaksi politik saat pemilu, namun sayangnya publik belum siap akan hal itu," jelasnya saat memberikan seminar di Universitas Andalas, Jumat (8/11/2019).

Feri menyampaikan banyak hal yang mesti dievaluasi dari pelaksanaan pemilu April lalu. "Kami dari Pusako mengadakan penelitian mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu, pasal-pasal apa yang dilanggar, dan rencananya akan dilounching setelah pemilu kemarin," ungkapnya.

Berdasarkan penelitian Pusako, setidaknya dari Agustus 2018 hingga April 2019 tercatat 648 kasus pelanggaran administrasi. "90 kasus pelanggaran pemilu, 84 kasus pelanggaran kode etik, 125 kasus pelanggaran hukum lainnya, 86 kasus masih di bawah penanganan bawaslu," jelasnya.

Tak hanya itu, Dosen hukum Unand tersebut juga menjabarkan pasal-pasal yang dilanggar baik peserta pemilu, penyelanggara bahkan pejabat negara. "Setidaknya 4 pasal subjek pelakunya adalah pejabat negara, 17 pasal pelakunya penyelenggara pemilu, 7 pasal peserta pemilu dan 3 pasal pelakunya tim kampanye dan lain sebaginya," paparnya.

Feri mengatakan pelanggaran makin meningkat saat mendekati bulan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Ia menyarankan untuk ke depannya kader yang dicalonkan untuk berlaga di pemilu sudah bekerja setidaknya di wilayahnya sendiri.

"Partai yang baik akan membuat kadernya betul-betul bekerja di daerah pemilihannya, sehingga kader memang layak dicalonkan, bukan karena uangnya," ungkap Feri.

Ia bersama Pusako mengusulkan angka-angka tahun syarat untuk menjadi kader yang bisa mencalonkan diri. "Sudah mengabdi di partai 3-5 tahun, maka ia berhak dicalonkan di kab-kota, 5-7 tahun, berhak maju di provinsi, 7-10 tahun bisa bertarung di nasional, dengan hal tersebut partai akan terjamin dari kader yang tidak konsisten," jelasnya.

Ia menekankan untuk berhasilnya pemilu serentak tidak hanya sistem pemilu saja yang harus diperbaiki, namun kader dari partai juga diperbaiki.

Kontributor: Laila Marni


Berita Terkait

Baca Juga