Walhi Sumbar Minta Pemprov Hentikan Sementara Aktivitas Tambang di Koto Alam 50 Kota

Walhi Sumbar Minta Pemprov Hentikan Sementara Aktivitas Tambang di Koto Alam 50 Kota Retakkan tanah yang terjadi akibat tambang Andesit di Koto Alam, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (12/12/2019) (Foto: Hajrafiv Satya Nugraha/Covesia)

Covesia.com - Walhi Sumbar meminta Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan yang ada di Nagari Koto Alam Kabupaten 50 Kota. Penghentian aktivitas tambang itu dilakukan sampai ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar sendiri serta keluar hasilnya. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Advokasi dan Penegakan Hukum Walhi Sumbar, Zulpriadi, saat dihubungi Covesia.com, Sabtu (14/12/2019). 

Zulpriadi menjelaskan bahwa, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, retaknya tanah dan rumah warga disebabkan adanya penggunaan dinamit untuk memecah batu di tambang di Nagari Koto Alam. Meski demikian, Walhi Sumbar sendiri belum mengecek ke lapangan.

"Kita juga belum tahu pasti apa penyebabnya, ya, dan juga berharap apa salahnya dihentikan sementara oleh pemerintah provinsi untuk mengusut, menindak, maupun mengevaluasi, izin yang diberikan. Apakah lengkap izin-izinnya," ujarnya. 

Sebagai langkah awal, Zulpriadi meminta Pemerintah Kabupaten 50 Kota untuk melakukan aksi responsif untuk membantu masyarakat yang terdampak. Misalnya, mengevakuasi atau memberikan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang rumahnya retak. "Sehingga tidak terjadi korban," ujarnya. 

Sebelumnya, diberitakan, bahwa Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan meminta Pemerintah Provinsi Sumbar untuk segera mengevaluasi beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Kenagarian Koto Alam, Kabupaten Limapuluh Kota. Atas operasional perusahaan tambang ini, terjadi dampak yang berpotensi merugikan masyarakat banyak. Pasalnya, izin pertambangan, sudah menjadi wewenang pemerintah provinsi.

“Saya sudah tahu apa persoalan di Koto Alam. Masyarakat sudah lama mengadu soal dampak aktivitas tambang di sana,” kata Ferizal kepada Covesia.com, Kamis (12/12/2019)

Ferizal mengaku usai mendapat laporan dari masyarakat tersebut, ia sudah dua kali mengunjungi Koto Alam. Terihat di sana dampak aktivitas tambang ini membuat tanah dan rumah retak-retak, irigasi tersumbat dan banyak sawah menjadi mati.

“Sudah dua kali saya ke Koto Alam untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Disana terlihat bagaimana Amdal tidak berjalan dengan baik,” sebutnya.

Dampak ini semakin parah seiring curah hujan yang tinggi mengguyur kawasan Koto Alam beberapa hari terakhir. Bahkan di jorong Polong Dua saat ini tengah dihantui tanah longsor karena diatas desa ini terdapat retakan tanah selebar 1 meter dan sepanjang 300 meter.

Termasuk di Jorong Simpang Tiga yang juga terjadi retakan tanah yang merusak enam unit rumah. Seluruh penghuni rumah memilih mengungsi karena takut jikalau retakan tanah semakin melebar akan membuat rumah roboh.

Atas kejadian ini, Ferizal meminta Pemprov mengevaluasi seluruh perusahaan tambang di Koto Alam, khususnya yang memiliki Izin Usaha Tambang (IUP) melalui Kepala Inspeksi Tambang Daerah (Kapitda) Provinsi Sumbar.

Kontributor: Fakhruddin Arrazzi

Berita Terkait

Baca Juga