Pasca Putusan DKPP RI, Ini Tanggapan Ketua KPU Bukittinggi yang Dicopot dari Jabatannya

Pasca Putusan DKPP RI Ini Tanggapan Ketua KPU Bukittinggi yang Dicopot dari Jabatannya Benny Aziz (kiri) saat diwawancarai awak media didampingi Heldo Aura, komisioner devisi SDM Parmas di kantor KPU Bukittinggi, Jumat (24/1/2020)(Foto: Debi/ Covesia)

Covesia.com - Pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dari jabatannya, Benny Aziz menyampaikan sikapnya.

Saat ditemui covesia.com pada Jumat (24/1/2020) di Kantor KPU Kota Bukittinggi, Benny Aziz mengatakan, "Sebagai penyelenggara pemilu yang diwajibkan untuk taat azas, prinsip dan melaksanakan setiap putusan-putusan peradilan, kami tentu akan mematuhi putusan DKPP sebaik-baiknya,".

Pemberhentian Benny Aziz dari jabatannya sebagai Ketua KPU Bukittinggi berawal dari SK kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang diketuai oleh Fauzan Haviz, diganti oleh DPW Partai Amanat Nasional Propinsi Sumatera Barat. SK pengganti ini, sama sekali tidak mencantumkan nama Fauzan Haviz dalam kepengurusan partai besutan Amin Rais ini. Hj. Rahmi Brisma ditunjuk sebagai Ketua Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi dalam SK yang terakhir diserahkan oleh partai tersebut ke KPU Kota Bukittinggi.

Fauzan Haviz melayangkan gugatannya ke Mahkamah Partai Amanat Nasional dan diputusan Mahkamah Partai membatalkan SK Partai Amanat Nasional atas nama Hj. Rahmi Brisma.

Fauzan Haviz mengantongi putusan Mahkamah Partai yang berkekuatan hukum secara internal tersebut ke KPU Kota Bukittinggi dan meminta KPU Kota Bukittinggi untuk menerima dan mempedomani SK partai yang diketuainya.

Namun KPU Kota Bukittinggi menolak putusan mahkamah partai tersebut dengan alasan DPP atau DPW partai lah yang berwenang menindaklanjuti putusan mahkamah partainya. 

Hingga tahapan pencalonan, Partai Amanat Nasional tetap tidak menindaklanjuti putusan mahkamah partai dan KPU Kota Bukittinggi menerima pencalonan Partai Amanat Nasional sesuai SK partai yang dilegalisir DPP Partai Amanat Nasional dan disampaikan ke KPU RI.

Dengan berbagai upaya hukum yang dilakukan Fauzan Haviz, mulai dari laporan dugaan pelanggaran administrasi ke Panwaslu Kota Bukittinggi, menggugat ke Pengadilan Negeri Padang hingga mendapatkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung dan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP. 

"KPU mempedomani SK kepengurusan yang diterbitkan DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat yang dilegalisir tanggal 16 Juli 2018 yang diturunkan oleh KPU RI ," ujar Benny Aziz.

Meski demikian, sebut Benny putusan DKPP ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses administrasi pemilu yang sepenuhnya sudah diselesaikan dan siap untuk di pertanggungjawabkan. 

Terkait proses penggantian Ketua KPU Kota Bukittinggi, Benny Aziz mengatakan, "Aktivitas dan administrasi perkantoran tetap berjalan, ini organisasi nasional, nanti kami akan mempersiapkan pleno pemilihan Ketua KPU pengganti saya, karena diperintahkan paling lambat 7 hari sejak dibacakan putusan DKPP".

"Selanjutnya, Berita Acara hasil pleno itu, tambah Benny akan disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat, untuk diteruskan ke KPU RI untuk diterbitkan SK pemberhentian saya sebagai Ketua KPU Bukittinggi dan mengangkat Ketua KPU yang dipilih dalam rapat pleno tertutup nantinya", sambung Benny Aziz.

(deb)


Berita Terkait

Baca Juga