Pedagang Keluhkan Naiknya Harga Sewa Kios di Pasar Alang Laweh

Pedagang Keluhkan Naiknya Harga Sewa Kios di Pasar Alang Laweh Pasar tradisoonal Alang Laweh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Foto: Hajrafiv Satya Nugraga/Covesia)

Covesia.com - Sejumlah pedagang di Pasar Alang Laweh, Kenagarian Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota mengeluhkan kenaikan harga sewa kios yang mencapai 600 persen. Diduga alasan kenaikan harga ini dikarenakan pasar telah telah direnovasi Desember 2019.

Informasi yang dihimpun oleh Covesia.com, dalam proses kenaikan harga sewa ini, pengelola pasar Alang Laweh tidak melibatkan pedagang untuk bermusyawarah dalam penetapan harga dan akan berlaku pada februari 2020 mendatang.

Kenaikan harga ini diberlakukan kepada pedagang yang akan menempati kios-kios yang telah direnovasi. Untuk kios di depan dikenakan biaya Rp 4 juta per tahun yang semula dibayar perbulan dengan harga Rp 55 ribu. Sedangkan kios di belakang seharga rp 2 juta yang semula rp Rp 40 ribu sebulan. Dalam pembayaran Februari 2020, pedagang diwajibkan membayar 2 tahun sekaligus.

Salah seorang pedagang, Eka Lestari menuturkan dirinya keberatan dengan yang ditetapkan oleh pengelola pasar dan tidak melibatkan pedagang.

“Kami pedagang keberatan untuk hal ini. Pengelola tidak melibatkan pedagang untuk bermusyawarah terlebih dahulu dalam menetapkan kenaikan harga sewa. Mereka hanya mengumpulkan kami saat harga sudah ditetapkan,” kata Eka kepada Covesia.com, Selasa (28/1/2020).

Dengan berkewajiban membayar Rp 4 juta dan Rp 2 Juta per kios ini, Eka menuturkan pengelola pasar sudah menaikkan harga secara sepihak secara drastis. Diduga hal ini dikarenakan kewenangan pasar tidak lagi pada Pemkab Limapuluh Kota, tetapi sudah dilimpahkan ke 3 nagari yaitu Nagari Halaban, Tanjung Gadang dan Ampalu.

“Kenapa di saat kewenangan pasar sudah berada secara mandiri (nagari-red), harga sewa malah naik tinggi. Padahal dulu kenaikan hanya berkisar Rp 5 ribu perbulan jika ada kebijakan yang baru,” sebutnya.

Ia juga menyebutkan untuk kepastian pembayaran harga sewa harus dilakukan pada hari ini. jika tidak nama pedagang yang telah menempati kios akan dicoret dan digantikan dengan pedagang yang baru.

“Batas waktunya hari ini. Jika tidak, nama kami akan dicoret,” ucapnya.

Ditambahkan Eka, Pengelola pasar juga akan memungut uang Rp 200 ribu per pedagang lapak dengan alasan mendata ulang pedagang. Padahal pedagang lapak ini hanya buka sekali seminggu di hari pasar. Itupun mayoritas penjual sayur dan tembakau.

“Miris jika tetap dipungut uang sebanyak itu ke pedagang. Padahal hanya sekali seminggu jualan. Itupun untungnya tidak banyak Cuma jualan sayur, tembakau dan lain-lain,” katanya.

Sementara itu Kepala Pengelola Pasar, Julihardi tidak membantah dalam penetapan harga sewa ini tidak melibatkan pedagang. Hal ini karena ada kewenangan dari pengelola pasar untuk mengambil sikap dalam persoalan ini.

“Wajar kami menetapkan harga tanpa melibatkan pedagang karena ada disinilah kewenangan kami untuk mengatur pasar. Sama seperti Bupati yang membuat Perda. Kan tidak melibatkan masyarakat,” kata Julihardi.

Disebutkannya, pertimbangan untuk menetapkan harga Rp 2 juta dan 4 Rp juta setiap kios sesuai posisi ini dari pengalaman dan kemampuan pedagang. Saat kios masih berada di bawah kewenangan Pemkab Limapuluh Kota, mayoritas pedagang menyewa kios lebih dari satu pintu. Kemudian menyewakan ke pedagang lain dengan harga Rp 3 juta.

“Makanya sekarang kami memberlakukan aturan satu pedagang hanya boleh menyewa satu pintu saja. Tidak boleh seperti yang kemarin-kemarin. Ada pedagang yang menyewa ke Pemkab Limapuluh Kota dengan harga per bulan Rp 55 ribu kemudian menyewakannya ke pedagang lain dengan harga Rp 3 Juta pertahun. Dengan kesanggupan pedagang yang menyewa ke pedagang ini yang menjadi dasar kami menetapkan harga. Lagi pula ini juga untuk menghindari membisniskan aset Pemerintah,” Kata Julihardi lagi.

Ia juga mengatakan, uang yang dipungut untuk sewa ini nanti akan digunakan untuk membuat kanopi besar di depan pasar. Ini untuk melindungi pedagang lapak dari panas dan hujan. Pasalnya, selama ini hanya ditutup dengan terpal.

“Uangnya nanti untuk kepentingan pembangunan pasar juga. Kami ingin menata pasar lebih baik,” sebutnya.

Untuk uang Rp 200 ribu per pedagang lapak, kata Julihardi itu diperuntukkan membuat meja lapak baru. Pasalnya, saat ini meja lapak sudah banyak yang rusak dan tidak layak. Kemudian setiap pedagang lapak berjualan akan dikenakan Rp 3 ribu per hari untuk retribusi.

“Jadi meja itu untuk pedagang yang mau buka lapak juga. Sekarang mejanya sudah tidak layak. Makanya kami pungut Rp 200 ribu kepada setiap pedagang sekaligus mendata pedagang lapak,” sebutnya.

(agg)

Berita Terkait

Baca Juga