Polres Pessel Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI

Polres Pessel Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Ilustrasi (Foto: Covesia)

Covesia.com - Polres Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) terus melakukan pengungkapan dugaan kasus korupsi dana hibah Pemkab Pessel untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018-2019 dan 2017. 

Kasat Reskrim Polres Pessel, AKP Alan Budi Kusuma mengatakan, saat ini pihaknya masih sedang melakukan tahap penyelidikan, terkait kasus dana hiba Pemkab Pessel untuk KONI. 

Sampai sekarang, pihak tetap melakukan penyelidikan untuk menyeret pelakunya ke pengadilan untuk diadili.  

"Insya Allah kami siap ungkap kasus ini, seiring banyaknya tuntutan dari masyarakat agar penegak hukum (polisi) bisa menyelesaikan kasus ini secepat mungkin, "ujarnya pada wartawan Selasa (28/1/2020)

Untuk sementara waktu ini, kata Kasat, pihak belum bisa memastikan kapan pihaknya melakukan proses ke tahap penyidikan karena, saksi yang belum dipanggil masih banyak. Hal itu, guna mengumpulkan alat bukti dalam dugaan kasus ini.

Nantinya ucap Kasat, jika sudah masuk ke tahap penyidikan pihaknya dari kepolisian bakal menggelar jumpa pers untuk mengumumkan tersangkanya. 

"Kami tetap fokus pada dana KONI ini, kami terus memanggil saksi yang dianggap perlu untuk pengembangan kasus ini, "ungkapnya. 

Lanjut Kasat, sebelumnya untuk penanganan kasus ini, pihaknya telah memanggil sebanyak 34 orang saksi dan semuanya telah memberikan keterangan.

Diketahui, dugaan korupsi terhadap dana KONI ini ada dua, yaitu untuk anggaran  2018-2019 sebesar Rp1,3, miliar dan anggran tahun 2017 sebesar Rp1,7 miliar.  

Anggaran tahun 2017 Rp1,3 miliar tersebut, digunakan untuk kegiatan pelaksanaan PORPROV di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 lalu.

Dimana, pelaksanaan PORPROV itu, terdapat adanya beberapa Cabor yang tidak menerima dana dari Koni saat PORPROV 2018 lalu.

"Yang kita selidiki itu, soal dana yang digunakan kepada masing-masing Cabor, yang katanya ada yang tidak diberikan. Jika memang ada pelanggaran, maka akan kita serat ke ke pengadilan, "pungkasnya.

(idr/utr)

Berita Terkait

Baca Juga