Masyarakat Dua Nagari Kabupaten 50 Kota Tolak Pembangunan Jalan Tol Sumatera di Kampung Mereka

Masyarakat Dua Nagari Kabupaten 50 Kota Tolak Pembangunan Jalan Tol Sumatera di Kampung Mereka Ilustrasi pembangunan jalan tol (Foto: Youtube)

Covesia.com - Masyarakat dua nagari di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menolak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seksi atau jalur IV Payakumbuh-Pangkalan. Dua nagari tersebut yaitu Nagari Taeh Baru dan Nagari Koto Baru Simalanggang. 

"Meski menolak pembangunan jalan melewati kampung mereka, namun bukan berarti warga di dua nagari tersebut anti terhadap pembangunan," tulis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sumbar berdasarkan keterangan pers yang diterima Covesia, Minggu (16/2/2020).

Maspendrial Datuk Pobo salah seorang ninik mamak Nagari Taeh Baru menjelaskan bahwa rencana pembangunan jalan tol persis di wilayah padat penduduk. Ada 20 rumah yang dihuni oleh 30 Kepala Keluarga (KK) yang terpaksa dihancurkan akibat adanya pembangunan jalan tol itu. 

Selain itu, pembangunan jalan tol juga melintasi lahan produktif, pemakaman umum, dan tempat pertemuan warga. 

"Rata-rata lahan yang akan dibangun jalan tol tersebut merupakan tanah milik bersama atau kaum yang tidak dapat dijual atas persetujuan satu kepala keluarga saja dan pembangunan jalan tol tersebut," ujarnya.

Sikap yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang. Salah seorang tokoh masyarakat Jasriman mengatakan bahwa pihak perencana pembangunan telah melakukan pematokan rencana rute pembangunan tanpa sepengetahuan warga. Jalan tol yang melewati nagari mengakibatkan 30 rumah hancur. Padahal, 30 rumah tersebut tersebut dihuni oleh 90 KK.

"Kami berharap pembangunan jalan tol dipindahkan pada daerah yang tidak padat penduduk dan lahan yang tidak produktif karena jika tetap dipaksakan pembangunan jalan tol tersebut di nagari kami, akan menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat," ujarnya pula. 

Yoni Candra selaku Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar mengatakan bahwa pihak penanggungjawab dan pelakasana harus sesegara mungkin untuk melakukan evaluasi rencana pembangunan jalan tol tersebut.

"Dan jangan sekali-kali melakukan paksaan dengan  mengunakan kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap warga yang menolak pembangunan jalan tol yang melewati lahan mereka seperti yang terjadi beberapa tempat seperti pulau Jawa dan beberapa jalur di Pulau Sumatera," katanya. 

Kata Yoni, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk memaksakan kehendak terhadap masyarakat yang menolak. "Karena jelas jika salah satu alasan pemerintah membangun jalan tol untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi tentu tidak menghilangkan tempat tinggal dan sumber ekonomi masyarakat," ujarnya.

Pembangunan JTTS yang menghubungkan Provinsi Sumbar dengan Provinsi Riau atau yang juga disebut Tol Padang-Pekanbaru yang melewati beberapa kabupaten dan kota di dua pronbisi tersebut. 

Jalan tol yang dibangun sepanjang 255 kilometer dam terbagi 6 seksi, terdiri atas 5 seksi di Sumbar dan 1 seksi di Riua. Rinciannya, seksi I Padang-Sicicin, seksi II Sicicin-Bukittinggi, Seksi III Bukittingi-Payakumbuh, seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, seksi V Pangkalan-Bangkinang, dan seksi VI Bangkinang Pekanbaru. 

Berdasarkan keterangan pers yang diterima Covesia dari Walhi Sumbar, hampir seluruh seksi atau jalur tersebut masih menuai penolakan dari warga mulai dari jalur yang dilewati merupakan kawasan padat penduduk, lahan produktif, tanah ulayat, dan nilai ganti rugi yang tidak sebanding dengan nilai tanah. 

(fkz/don)



Berita Terkait

Baca Juga