Soal Direksi Bank Nagari, Ketua DPW PKS Sumbar Minta Pemprov Segera Tindaklanjuti Surat OJK

Soal Direksi Bank Nagari Ketua DPW PKS Sumbar Minta Pemprov Segera Tindaklanjuti Surat OJK Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbar Irsyad Syafar (Foto: Laila/ covesia)

Covesia.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) harus menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pemilihan direksi Bank Nagari.

“Harus mengikuti PP Nomor 54,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumbar Irsyad Syafar saat dihubungi Covesia via telepon, Rabu (25/3/2020).

Dia mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan surat yang diterima Pemprov Sumbar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).                           

“Saya belum baca suratnya. Tapi, Pak Gub (Irwan Prayitno) pernah mengatakan bahwa dia sudah dapat surat resmi dari OJK,” ujarnya.

Surat itu, tutur Irsyad, merupakan hasil konsultasi Pemprov Sumbar dengan OJK dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Di dalam surat tersebut, kata Irsyad pula, Pemprov Sumbar harus menggunakan PP Nomor 54 Tahun 2017 sebagai regulasi untuk menentukan direksi Bank Nagari.

“Sudah ada surat terbaru dari OJK ke Gubernur. Intinya harus mengikuti PP Nomor 54,” ulangnya.

Dia juga meminta Pemprov Sumbar untuk segera menindaklanjuti surat itu. Dia mendesak agar Rapat Umum Pemegang Saham segera dilaksanakan.

Selain itu, Irsyad mengatakan bahwa Pemprov Sumbar juga harus melakukan penambahan modal Bank Nagari.

Hal ini dikarenakan modal Pemprov Sumbar di Bank Nagari tidak lebih dari 50 persen.

Miko Kamal, pakar hukum Universitas Bung Hatta, saat diwawancara Covesia, Jumat (20/3/2020), mengatakan bahwa PP Nomor 54 Tahun 2017 merupakann turuna dari Undang-Undang) UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

UU tersebut mewajibkan BUMD yang dulu disebut perusahaan daerah untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya. Satu daerah harus memegang lebih 50 persen dari jumlah saham yang beredar.

Penyesuaian itu, kata Miko, seharusnya dilakukan tiga tahun setelah UU Pemda diundangkan.  Faktanya, sampai hari ini, itu tidak terjadi. Saham terbesar masih berjumlah 32% lebih sedikit. Pemegangnya Pemprov Sumbar.

Untuk mengatasi kondisi tersebut. Irsyad mengatakan bahwa Pemprov Sumbar harus melakukan penambahan modal kepada Bank Nagari sehingga lehih dari 50 persen.

“Saham Pemprov hari ini di Bank Nagari belum sampai 51 persen. Paling lamat pada tahun 2023 sudah harus 51 persen. Kekurangannya itu sekitar Rp480 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, Gubernur Sumbar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar perlu duduk bersama membahas hal itu. “Pemprov Sumbar dan DPRD merupakan satu rumah tapi beda kamar. Sama-sama adalah penyelenggara negara,” ujarnya. 

(fkh)

Berita Terkait

Baca Juga