Penyaluran Bantuan Pangan Menuai Polemik, Ini Harapan Bupati Agam

Penyaluran Bantuan Pangan Menuai Polemik Ini Harapan Bupati Agam Bupati Agam Indra Catri sedang menyalurkan bantuan Pangan Kepada Masyarakat (Covesia/Istimewa)

Covesia.com - Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat seiring diterapkannya phisical dan sosial distancing, Pemerintah Kabupaten Agam menuai polemik,  ada beberapa tokoh dan masyarakat menganggapnya kebijakan tersebut tidak tepat sasaran. 

Menanggapi perihal tersebut, Bupati Agam, Indra Catri menjelaskan, tindakan cepat justru sangat diperlukan saat ini karena masa sekarang harus pastikan secepatnya ada cadangan beras di rumah-rumah penduduk seiring tertutupnya sumber mata pencaharian yang ditimbulkan oleh kebijakan pencegahan Covid-19.

"Harus segera droping beras ke rumah masyarakat kategori miskin tanpa harus terjerat masalah hukum dikemudian hari, dikarenakan kesulitan pangan. Salah satu cara yang mungkin ditempuh adalah dengan mengacu kepada surat edaran Gubernur Sumatera Barat 28 Maret 2020 kemarin," ujarnya saat dikonfirmasi Covesia.com, Senin (6/4/2020).

Untuk Basis penyaluran adalah masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Agam Tahun 2019. Pihaknya menyadari, bahwa akan terjadi gejolak ditengah masyarakat terutama bagi yang tidak tercatat pada DTKS namun, terkena dampak ekonomi langsung dari pendemi COVID-19.

"Kita terpaksa memakai data lama karena updating data dijadwalkan akan selesai dilakukan pada bulan Juli tahun ini, karenanya kita carikan skema lain untuk membantu mereka adalah dengan menyalurkan bantuan langsung berupa beras dan bahan makanan lainnya," ungkapnya. 

Sementara itu persoalan data pendukung yang lengkap dan akurat belum tersedia sehingga pihak Gugus Tugas kecamatan dan nagari tidak dapat segera menyalurkan bantuan. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi bagi warga yang tidak masuk dalam DTKS namun terkena dampak ekonomi langsung COVID19 dipastikan juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

"Kita tunda dulu beberapa hari kedepan tanpa harus menunda bantuan terhadap masyarakat yang tercatat dalam DTKS  yang sudah jelas basis datanya. Bagi yang tidak tercatat di TDKS di anjurkan untuk melaporkan dan mendaftar diri melalui wali jorong atau wali nagari setempat," ulasnya.

Usai mendaftar, lanjut Bupati Agam,  walinagari akan melakukan verifikasi dan pihaknya akan menetapkan apakah layak atau tidak menerima bantuan. "Asumsinya walijorong dan walinagari yang paling tahu kondisi dan alamat warganya yang terpapar dampak covid19 itu, dan mana yang layak dibantu atau tidak," imbuhnya.

Selanjutnya, Indra Catri, berharap Gugus Tugas Nagari, bisa bekerja sesuai tupoksinya, walinagari bersama-sama dengan jorong dan timnya lainnya diharapkan agar lebih proaktif menjaring warga mereka yang berhak mendapatkan bantuan. 

"Mungkin akan memakan sedikit waktu, namun ia meminta untuk bersabar. Pihak Nagari juga diharapkan agar lebih aktif menjaring bantuan dari banyak sumber termasuk para perantau," tutupnya. 

(jhn)


Berita Terkait

Baca Juga