Polisi Ringkus 5 Pelaku Penambang Ilegal di Tanah Datar

Polisi Ringkus 5 Pelaku Penambang Ilegal di Tanah Datar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto (tengah) saat rillis kasus ilegal mining di Tanah Datar, Rabu (9/4/2020) (Foto: dok. humas)

Covesia.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) berhasil menangkap lima pelaku praktik penambangan pasir, batu, dan emas Ilegal di Kabupaten Tanah Datar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto dalam jumpa pers daring yang digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Sumbar, Rabu (8/4/2020).

"Mereka berhasil diamankan saat menambang di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Batang Sinamar Kenagarian Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar," ujarnya.

Kronologis kejadiannya, kata Stefanus, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan tanpa Surat Izin Usaha Pertambangan di kawasan PLTMH. Kemudian, pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan.

"Sekitar 17.00 WIB, tanggal 6 April 2020, kelima pelaku berhasil ditangkap," katanya.

Di lokasi penangkapan, imbuh Stefanus, pihak kepolisian juga menemukan kegiatan penambangan batu, pasir, dan emas yang dilakukan oleh para tersangka dengan menggunakan 1 unit alat berat eskavator dan 1 unit dompeng.

"Terhadap pelaku penambangan kita lakukan penangkapan, dan terhadap barang bukti kita lakukan penyitaan," jelasnya.

Stefanus menerangkan, kelima tersangka berinisial AA (58), AK (50), Y (35), S (43) dan N (26). Sementara, barang bukti berupa 1 unit handphone merk Samsung jenis lipat, 1 buah kunci dump truk merk Wind, 1 buah kunci eskavator, dan 1 unit handphone merk Oppo A 57 serta 1 unit handphone merk Xiaomi warna gold.

"Adapun pasal yang disangkakan kepada para pelaku yaitu Pasal 58 sub Pasal 160 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUH Pidana dengan ancaman sepuluh tahun penjara dan denda Rp10 miliar," pungkasnya.

(fkh)

Berita Terkait

Baca Juga