Sengketa Lahan Tambang di Tanjung Gadang Limapuluh Kota Masuk Ranah Hukum 

Sengketa Lahan Tambang di Tanjung Gadang Limapuluh Kota Masuk Ranah Hukum  Kaum Datuk Sinaro Saat Kaum Datuk Sinaro Saat Melakukan pemblokiran perusahaan tambang batu andesit di Jorong Bulakan, Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Senin (1/6/2020) silam (Foto: Angga)

Covesia.com - Situasi sengketa lahan PT Tekad Jaya di Jorong Bulakan, Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota telah masuk ke ranah hukum. Sebelum adanya aksi pemblokiran oleh Kaum Datuk Sinaro beberapa waktu silam, kaum ini telah melapor ke Polres Payakumbuh, 8 Februari 2020 silam.

Pelaporan ini didasari ketidakpuasan Kaum Datuk Sinaro atas klaim lahan tambang oleh beberapa tokoh masyarakat setempat. Kaum Datuk Sinaro merasa, lahan areal tambang batu andesit PT Tekad Jaya merupakan tanah ulayat kaum Datuk Sinaro.

"Laporan sudah kami buat di Polres Payakumbuh tanggal 8 Februari 2020. Kami melaporkan beberapa oknum masyarakat setempat secara pidana dan perdata," sebut Bustanul Arifin Datuk Sinaro kepada Covesia.com, Rabu (10/6/2020).

Menurutnya, laporan ini masuk ke ranah pidana berupa penipuan dan penggelapan hak ulayat berupa fee perusahaan kepada oknum masyarakat tersebut. Dimana, oknum tersebut mengklaim diri merekalah yang merupakan Datuk Sinaro sejak tahun 2014 silam.

"Jadi mereka mengklaim diri mereka adalah Datuk Sinaro dan perusahaan pun percaya tanpa melihat dokumen dan ranji adat. Padahal yang Datuk Sinaro tersebut adalah saya," sebutnya.

Klaim ini bermula dari perpindahan pengelolaan areal tambang dari PT Alisa Paparan Energy ke PT Tekad Jaya tahun 2014. Saat perpindahan tangan perusahaan ini, berpindah pula hak ulayat ke oknum masyarakat tersebut.

"Jadi kami sejak 2014 sudah mencoba menerangkan ke perusahaan dan oknum tersebut agar mengembalikan hak kaum Datuk Sinaro. Tapi tidak kunjung membuahkan hasil. Akhirnya kami memutuskan untuk melapor ke penegak hukum," ucapnya.

Namun, Bustanul Arifin mengaku sejak kaumnya melapor k Polres Payakumbuh tidak ada perkembangan yang signifikan. Akhirnya pihak kaum memutuskan untuk memblokir perusahaan agar tidak beroperasi terlebih dahulu sampai ada kepastian keadilan bagi kaumnya.

"Dua kali kami memblokir perusahaan. Hal itu dilakukan karena terpaksa. Kami melapor ke penegak hukum, belum juga ada respon. Mungkin dalam waktu dekat kami akan memblokir kembali perusahaan," ucapnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Payakumbuh, AKP Rosidi belum bisa memberikan keterangan. Saat dikonfirmasi, ia meminta agar wartawan terlebih dahulu meminta izin ke Humas Polres Payakumbuh. 

Kemudian, saat menghubungi Kasubbag Humas Polres Payakumbuh, IPTU, Eldi Viarso belum bisa melayani. Dirinya tengah menghadiri rapat.

"Saya sedang rapat. Mungkin sampai sore. Besok pagi bisa saya layani di Polres Payakumbuh," ucap Eldi saat dikonfirmasi.

(agg)


Berita Terkait

Baca Juga