Walhi Nilai Sikap Gubernur Sumbar Arogan dalam Penyelesaian Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol

Walhi Nilai Sikap Gubernur Sumbar Arogan dalam Penyelesaian Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ilustrasi pembangunan jalan tol (Foto: Youtube)

Covesia.com - Walhi Sumatera Barat (Sumbar) menilai sikap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno arogan dalam penyelesaian pembebasan tanah pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru. 

"Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana nasib para pemilik tanah masyarakat yang produktif jika diambil untuk pembangunan jalan tol," ujar Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar Yoni Candra dalam rilis diterima Covesia, Jumat (3/7/2020).

Sementara, kata dia, tanah milik masyarakat tersebut juga tidak luas. Ketika pembangunan berjalan dan mengambil ruang-ruang kehidupan untuk kepentingan pembangunan, sungguh sangat disayangkan, penentuan lokasi dan pembangunan merugikan rakyat kecil.

"Seharusnya, pemerintah mengakomodir keberatan-kebaratan penetapan lokasi atau jalur yang akan dilewati jalan tol tersebut begitu juga dengan penentuan nilai tanah yang terpakai," jelasnya.

Yoni menuturkan sikap Irwan kurang tepat terkait jalan tol tersebut. Sebelumnya Irwan di media menyebutkan, “Kalau tidak bisa damai ya udah kita bawa ke pengadilan, tidak ada cerita tanahnya tidak kita pakai, paham, ya."

Sikap Irwan tersebut, menurutnya, terkesan arogan. Walhi menilai pihak yang bertanggung-jawab dalam pembangunan jalan tol tersebut tidak menerapkan seutuhnya apa yang tertuang dalam peraturan tersebut serta kearifan lokal masyarakat setempat. 

Peraturan yang dimaksud Yoni yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjelaskan proses pengakuan, mekanisme, peralihan dan pengadaan tanah untuk kepetingan umum. Dan, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelanggraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepetingan umum. Sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang menolak. 

Bahkan, dibeberapa titik hasil temuan Walhi Sumbar tidak ada pelibatan masyarakat dalam penentuan  lokasi. Ironisnya di beberapa titik tanah-tanah masyarakat di patok langsung tanpa ada sosialisasi.

Perencanaan jalan tol Padang - Pekanbaru salah satu proyek strategis nasional, imbuh Yoni, di atas kertas dalam perencanaan pembangunan jalan tol ini memang tidak menjadi permasalahan. 

Namun, implementasinya mulai dari Kota Padang sampai Pekanbaru yang merupakan kawasan produktif yang menjadi sumber ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan survei Walhi Sumbar, pembangunan melalui sawah pemukiman masyarakat notabene tanah pusako. Tanah pusako merupakan tanah yang dimiliki secara komunal yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara, di kawasan perladangan masyarakat ada tanaman tuo dan tanaman mudo.

"Pantauan kami, titik perencanaan jalan tol mulai dari Kota Padang, Padang Pariaman, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh banyak melalui kawasan produktif. Ini menjadi masalah di kemudian hari," ujarnya lagi. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Divisi Riset dan Database WALHI Sumbar, Tommy Adam, mengatakan, selain permasalahan penetapan lokasi jalan tol, soal nilai tanah yang dibayarkan pemerintah belum jelas.

"Sementara lahan tersebut merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat, begitu pun dengan minimnya sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan jalan tol ini. Sementara itu sudah di atur dalam proses pengadaan tanah, tetapi implementasi di lapangan jauh panggang dari api. Dampaknya warga kebingungan terhadap informasi pembangunan jalan tol tersebut," terangnya.

Melihat tipologi petani masyarakat di sana, jelas Tommy, hasil sawah ladang untuk kebutuhan hidup mereka, dan kalau berlebih akan dijual untuk kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan sekunder lainnya. 

"Tanah itu yang akan diambil oleh perusahaan, yang secara tidak langsung mengambil sumber-sumber penghidupan masyarakat petani untuk melanjutkan hidupnya sampai anak cucunya yakni harta warisan mereka," jelasnya.

Dari hasil analisis Walhi Sunbar yaitu overlay Rencana Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru dengan Nagari di Sumatera Barat, terdapat sebanyak 74 nagari/desa, 20 kecamatan dan 7 kabupaten/kota yang terdampak dari rencana pembangunan tol. 

Selain itu, jalan tol ini setidaknya melalui kawasan Cagar Alam lembah Anai. Jalan tol ini direncakan akan dibuat terowongan lebih kurang sepanjang 9 kilometer. Kawasan Cagar Alam lembah Anai sendiri adalah hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam, serta cadangan kandungan air untuk di sumber air bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan sekitarnya. 

"Bila kegiatan ini tetap dilanjutkan tentunya akan menyebabkan keterancaman bagi kawasan Xagar Alam Lembah Anai," jelasnya lagi.

(fkh)

Berita Terkait

Baca Juga