Kasus Positif Covid-19 Meningkat di Sumbar, Ombudsman: Akibat Minimnya Pengawasan Protokol Kesehatan

Kasus Positif Covid19 Meningkat di Sumbar Ombudsman Akibat Minimnya Pengawasan Protokol Kesehatan Ilustrasi, Kantor Ombudsman Sumbar (Foto: dok.Covesia)

Covesia.com - Jumlah kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat (Sumbar) kembali meningkat. Berdasarkan informasi dari Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, Rabu pagi (5/8/2020), terjadi penambahan angka positif sebanyak 20 orang sehingga total ada 1007 orang terjangkit virus SARS-CoV-2 di Sumbar.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, mengatakan meningkatnya jumlah kasus positif tersebut menunjukkan kesadaran tentang bahaya Covid-19, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, menurun. 

Padahal, tuturnya, penerapan adaptasi kebiasaan baru atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah new normal bukan berarti setiap orang dapat hidup bebas tanpa menjalankan protokol kesehatan. 

"Di beberapa pertemuan yang diselenggarakan pemerintah, ada kecenderungan abai dalam penerapan protokol Covid-19. Ombudsman RI Perwakilan Sumbar selalu mengingatkan agar protokol kesehatan ditaati di setiap kehadiran dalam forum-forum pertemuan tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima Covesia, Rabu (5/8/2020).

Pimpinan di setiap instansi pemerintah termasuk BUMN atau BUMD, tegas Yefri, seharusnya melakukan kontrol dan mendisiplinkan masing-masing pegawai untuk menaati protokol kesehatan.

"Jangan sampai masyarakat mencontoh dan melegitimasi perilaku yang ditunjukan oknum aparatur negara yang berkumpul tanpa memakai masker, berfoto-foto ria tanpa menerapkan physical distancing," jelasnya.

Ombudsman melihat di berbagai ruang publik seperti pasar dan pusat-pusat perbelanjaan, protokol kesehatan dilanggar. Tidak banyak lagi yang bermasker, mencuci tangan atau pun menjaga jarak. Menurut Yefri, masyarakat seolah lupa bahwa virus ini masih mengancam.  

"Kami berharap gubernur dan para bupati serta walikota segera merespon keadaan ini dengan memastikan berbagai aturan yang telah dikeluarkan terkait adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi Covid-19 diterapkan dan diawasi pelaksanaannya," imbuhnya.

Pemberian sanksi sesuai aturan, terangnya, juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera pada setiap unsur yang diatur dalam kebijakan tersebut.

"Wabah ini memang belum akan berakhir, namun bisa dikendalikan. Perlu diambil langkah-langkah antisipatif, sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan perlu terus dilakukan bahkan ditingkatkan dan diperketat lagi," sebutnya.

Pemerintah daerah dengan pihak terkait perlu mengawasi dan memastikan berjalannya protokol kesehatan tersebut. Ombudsman pun mendukung langkah pemerintah provinsi melakukan tes swab secara gratis pada siapa pun yang baru saja melakukan perjalanan dari luar provinsi. 

"Namun perlu diingat, transmisi atau penularan virus juga ada yang bersifat lokal dalam klaster atau dalam instansi," pungkasnya.

(fkh)


Berita Terkait

Baca Juga