Selamatkan Aset, PT KAI Sumbar Bongkar 78 Kios di Padang Pariaman

Selamatkan Aset PT KAI Sumbar Bongkar 78 Kios di Padang Pariaman Pembongkaran 78 kios yang berdiri di tanah milik PT. KAI di Pasar Lubuk Alung, Padang Pariaman, Rabu (5/8/2020)(Foto: dok.humas KAI)

Covesia.com - PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional II melakukan penertiban terhadap 78 kios pedagang di Pasar Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Hubungan Masyarakat PT KAI Divre II Sumbar, Muhammad Reza Fahlepi, bahwa katanya bangunan itu ditertibkan oleh pihaknya pada Rabu (5/8/2020).

"Kios yang dirobohkan itu merupakan aset dari PT KAI," sebut Reza.

Lanjut Reza, hal itu dilakukan guna melakukan peningkatan pelayanan terhadap calon penumpang KA.

"Makanya itu kami bongkar semua bangunan yang berdiri di atas tanah PT KA tersebut, guna untuk melakukan penambahan fasilitas hingga perbaikan bangunan," katanya. 

Reza menyebutkan, saat ini kondisi bangunan di stasiun tersebut sudah tua dan tidak pernah dilakukan renovasi, fasilitas pendukung yang terdapat di stasiun Lubuk Alung pun tidak lengkap dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti tidak adanya mushollah dan ruang ibu menyusui.

Kemudian ruang tunggu yang sempit dan kondisi bangunan yang terdesak dengan pasar sehingga akses keluar masuk calon penumpang terganggu dan terkesan kumuh.

Reza juga mengatakan, penertiban itu merupakan pengimplementasian surat edaran Menteri BUMN nomor SE-09/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009 terkait penertiban terhadap aset tanah dan bangunan BUMN.

Pihaknya mengklaim telah melakukan beberapa upaya dalam penertiban lahan di wilayah stasiun Lubuk Alung diantaranya mulai dari awal Januari 2019 telah dilakukan upaya persuasif yakni sosialisasi secara langsung atau tidak langsung berupa pemberitahuan kepada masyarakat atas pemakaian aset tanah PT KA dan pemberitahuan atau peringatan secara tertulis sebanyak 3 tiga kali. 

Dikatakan Reza, bahwa diakhir Agustus 2019 lalu beberapa pemilik bangunan yang tidak mengindahkan permintaan PT KAI untuk dapat segera mengosongkan bangunan tersebut, sehingga PT KAI Divre II pun door to door menyerahkan surat peringatan pertama pada 3 September 2019, kedua 9 September 2019 dan peringatan ketiga pada 16 September 2019  (SP 1 , SP 2, SP 3) yang sudah diserahkan kepada pemilik bangunan dan masing-masing surat peringatan diberi waktu lima hari kalender untuk melakukan pengosongan bangunan bahkan melebihi tenggat waktu yang ditentukan.

"Rencana awal pengosongan lahan dilakukan pada tanggal 28 November 2019 lalu. Tapi karena kondisi kurang kondusif maka eksekusi penertiban lahan ditunda hingga Maret 2020. Pada tanggal 13 Maret 2020 dilakukan kembali rapat koordinasi lanjutan namun adanya larangan keramaian karena wabah Covid-19 maka segala kegiatan penertiban ditunda kembali," ucapnya.

Setelah itu, pihaknya memberikan somasi kepada penghuni bangunan 24 Maret 2020 dan somasi kedua pada tanggal 30 Juli 2020, yang belum mengosongkan lahan atau kiosnya.

"Kami melakukan SOP penertiban mulai dari pelaksanaan, sosialisasi kepada pemilik bangunan hingga mengeluarkan surat peringatan ketiga," jelasnya. 

(*/per)

Berita Terkait

Baca Juga